DPR Sudah Tegur KPU soal Pengadaan Jet Pribadi dan Apartemen, Tapi...

Jakarta, MI - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal pengadaan jet pribadi saat Pemilu 2024 lalu. Memang penggunaan jet pribadi itu sangat tidak pantas, menurut Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Ketua KPU saat itu adalah Hasyim Asy'ari.

"Jadi waktu periode yang lalu itu kami sudah ingatkan ya, mengingatkan dan menegur sebetulnya, mengkoreksi bahwa ya penggunaan privat jet itu secara normatif tidak pantas. Karena kan menggunakan anggaran negara," kata Doli kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Pada periode lalu menjabat Ketua Komisi II DPR, mengatakan bahwa saat itu tak hanya menyoroti pengadaan jet pribadi saja. Tetapi juga menemukan anggaran untuk menyewa rumah dinas, helikopter, hingga mobil Toyota Alpahard untuk para komisioner KPU.

Prihal pengadaan helikopter, dia tak mengetahui secara pasti apakah masih satu perusahaan dengan jet pribadi. Namun Komisi II DPR sudah menegur KPU terkait hal tersebut.

"Waktu itu yang berkembang di Komisi II itu selain private jet, saya enggak tahu apakah masuk atau tidak, mereka juga pernah menggunakan helikopter," jelas Doli.

Soal rumah dinas pun sempat dipertanyakan, sebab KPU juga ternyata menyewa apartemen. Menurutnya, dari laporan penggunaan anggaran, setiap komisioner mendapatkan fasilitas tersebut.

"Para komisioner itu mereka ada dua (fasilitas). Rumah dinas punya, apartemen dikasih. Nah, kenapa harus dua-dua gitu lho? Kenapa enggak satu saja?" kata Doli.

Selain itu, para komisioner KPU juga mendapatkan fasilitas mobil dinas hingga tiga unit. Saat itu KPU berencanan mengadakan unit empat dengan membeli mobil Toyota Alphard.

Doli mengatakan, saat itu pihaknya menilai KPU terlalu berlebihan. "Waktu itu mobil. Mobil mereka kan satu komisioner itu bisa jadi tiga, ada tiga bahkan waktu itu terakhir mereka beli mobil Alphard," jelas Doli.

Adapuh helikopter dan mobil itu menurut pengakuan KPU kepada Komisi II DPR, digunakan untuk menitoring dan penyebaran logistik.

Politisi Partai Golkar itu juga mengaku, pada saat itu juga sudah mewanti-wanti KPU supaya bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang mereka gunakan. Pihaknya juga menyinggung soal antisipasi penyelewenangan dana.

"Nah sekarang saya enggak tahu, ini kan berkembang itu, masyarakat sipil ada yang bilang katanya ada kejanggalan, anggarannya yang harusnya sekian jadi sekian," kata Doli.

"Ini mereka (KPU) nanti harus jelaskan, dan kami (Komisi II DPR) sudah ingatkan waktu itu bahwa pertanggungjawabannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya. (an)