Tanggapan Ketua MPR soal Usulan Pemakzulan Gibran

Jakarta, MI- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberikan tanggapan terkait dengan usulan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI dalam 8 poin tuntutanya saat menyapiakan pernyataan sikap.

Muzani menyebut bahwa Gibran merupakan Wapres yang telah terpilih secara sah melalui proses pemilihan umum. Menurutntya proses pemilihan presiden dan wakil presiden telah berlangsung sesuai dengan prosedur. KPU juga telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang dalam kontestasi politik tersebut.

"Setelah kampanye sekian bulan yang dinyatakan unggul oleh KPU dengan perolehan 58 persen itu paslon nomor 2. Suaranya dinyatakan unggul satu putaran, berarti tidak ada putaran berikutnya," kata Muzani, Sabtu (10/5/2025).

Muzani juga menyebut bahwa pasangan Prabowo-Gibran telah sah menurut konstitusi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan Prabowo-Gibran sebagai pasangan capres-cawapres yang terpilih dalam pilpres 2024.

"Pak Prabowo adalah Presiden yang sah menurut konstitusi dan Gibran adalah Wapres yang sah juga," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan pernyataan sikap yang berisi delapan poin tuntutan yang telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan berpangkat jendral, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel.

Salah satu poin krusial yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI adalah usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, usulan tersebut tertulis dalam poin kedelapan tuntutan yang disampaikan.

Berikut bunyi poin kedelapan pada tuntutan Forum Purnawirawan TNI: Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.