Berita AL Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (Foto: Istimewa)

BGN Minta Tambahan Anggaran Rp 28 Triliun

28 September 2025 12:32 WIB | Nasional

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Malut (Foto: Dok/Jainal).
Plt Kadis PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar (Foto: Dok MI).

Kinerja PUPR Malut Mengecewakan

27 September 2025 17:56 WIB | Nusantara

Capital Outflow RI Capai Rp2,71 Triliun pada Pekan IV September (Foto: Ist)

Modal Asing Keluar Rp2,71 Triliun di Pekan Keempat September

27 September 2025 17:34 WIB | Ekonomi

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok/MI/Istimewa)
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar (Foto: Ist)

DPR Ingatkan Dampak Sosial-Lingkungan Proyek PLTA Kayan

26 September 2025 20:18 WIB | Nasional

Makan Bergizi Gratis (Foto: Dok MI)
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menerima Duta Besar Uni Emirat Arab,  Abdulla Salem Al Dhaheri. Keduanya membahas kerjasama dan memperkuat sekaligus membuka peluang investasi strategis di bidang infrastruktur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (25/9). (Foto: Dok PU)
Spanduk besar bertuliskan desakan kepada KPK RI agar memeriksa dan menetapkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut saat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025) (Foto: Dok MI/Aan)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. (Foto: Rizal)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD (Foto: Dok MI)
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.