Infografis Menanti Peradilan Militer Kabasarnas Henri Alfiandi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 29 Juli 2023 04:12 WIB
Jakarta, MI - Pusat Polisi Militer TNI mengambil alih kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap jenderal bintang tiga itu buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Selasa kemarin. Total ada lima tersangka yang dijerat KPK dalam kasus ini. Dua tersangka sudah ditahan penyidik, yakni Marilya di Rutan Gedung Merah Putih KPK dan Roni Aidil di Rutan Gedung ACLC KPK. Mulsunadi tidak ikut terjaring dalam OTT KPK. KPK mengultimatum Mulsunadi untuk segera menghadap penyidik. Tiga orang swasta tersangka pemberi suap ditangani oleh KPK. Namun, dua tersangka pemberi suap dari TNI diserahkan ke Puspom TNI. "2 orang tersangka HA (Henri Alfiandi) dan ABC (Afri Budi Cahyanto) yang diduga sebagai penerima suap penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Tiga tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hingga kini belum ada keterangan mengenai pasal yang dijerat kepada Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto. Dalam OTT, Afri Budi yang terjaring operasi senyap itu. Sementara Henri tidak ikut diamankan. (Wan) #Kabasarnas Henri Alfiandi

Topik:

TNI Korupsi OTT KPK Suap Pengadaan Barang dan Jasa Kabasarnas Henri Alfiandi POM

Berita Sebelumnya

Infografis Dana Komando Suap Kabasarnas Henri Alfiandi

Berita Selanjutnya

Infografis Teka-teki 27 Maret 2023 Berujung Sidang Etik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak

Berita Terkait

Nasional
La Ode Muhammad Didin Alkindi (Foto: Dok MI)

Pembentukan Kodam Sultra dan Mako Grup 5 Kopasus Bukan Sekadar Pertahanan dan Keamanan Nasional tapi Kebutuhan Geopolitik

11 jam yang lalu

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Dua tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. (Foto: Dok MI)

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

1 Oktober 2025 13:44 WIB

Nasional
Tumbur Parlindungan (Foto: Saka Energi)

Profil Tumbur Parlindungan, Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi di Saka Energi

26 September 2025 15:06 WIB

Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Dok MI)

KPK Kembali Panggil Rektor USU, Telusuri Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

26 September 2025 11:32 WIB

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB