Ada Apa Dibalik Proyek Saringan Sampah Rp 195 Miliar yang Tersendat?

Jakarta, MI - Ditengah hiruk-pikuk Kegetolan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendobrak kebuntuan pembebasan lahan sodetan kali Ciliwung yang menjanjikan proyek ini akan segera selesai bulan April 2023 yang akan datang. Juga kunjungannya kebeberapa titik potensi banjir yang akan dikebut penyelesaiannya guna membebaskan Jakarta dari ancaman musiman banjir Ibu Kota. Tampilan Heru Budi yang dianggap sebagian besar warga Jakarta sebuah terobosan besar dan memberikan harapan ancaman banjir musiman klasik dari tahun ketahun itu akan segera terwujud. Dibalik sepak terjangnya itu, hal yang belum mendapatkan perhatian pak Plt Gubernur DKI Jakarta yakni persoalan sampah Ibu Kota yang tak kalah pentingnya. Diketahui persoalan banjir tidak hanya soal normalisasi sungai. Tapi juga kesadaran warga membuang sampah kesungai itu sendiri. Berdasarkan catatan Monitor Indonesia, bahwa hingga sekarang ini, saling kotornya 13 aliran sungai yang melintasi Ibu Kota. Ratusan miliar anggaran harus digelontorkan untuk menangani ini. Anggaran pertama dari sisi kebersihan sungainya dengan mempekerjakan ribuan orang sebagai PJPL dibawah naungan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup. Yang paling banyak menyedot kas Pemprov DKI Jakarta yakni penanganan sampah sungai dengan menggunakan teknologi. Hal ini yang jadi sorotan publik. Karena program ini tiap tahun nyaris mencapai triliunan anggaran dialokasikan. Diantaranya Saringan Sampah yang sudah dimulai era tahun 2000 an. Salah satunya sekarang yang sedang berjalan dan menuai polemik yakni Proyek pembangun sistem pengambilan dan Treatmen Sampah Badan air melalui rekayasa sungai pada kali Ciliwung Segmen TB Simatupang yang digarap PT PP Presisi Tbk senilai Rp 195 miliar yang dikerjakan PT Runggu Prima Jaya KSO (Runggu Prima Jaya). Heru Budi Hartono yang diminta masyarakat terjun kelokasi melihat proyek ini segera karena anggaran untuk proyek yang ditengarai sarat KKN. Selain dikerjakan dua perusahaan raksasa swasta dan BUMN tapi tidak kompeten susuai kontak. Anggaran besar yang hanya perusahaan tersebut yang menawar karena dugaan persyaratan yang sengaja disisipkan didalam RKS dokumen lelang. Dengan demikian perusahaan ini percaya diri menawar nyaris menghabiskan Anggaran yang disediakan hingga 99% dari HPS ( Harga Perkiraan Sendiri atau OE (owner estimate). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto yang karirnya melejit dari Bantar Gebang mengklaim proyek raksasa ini clear dari masalah. "Pointnya adalah PPK memberikan kesempatan utk perpanjangan masa pekerjaan hingga akhir bulan Maret, semua proses tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih," kata Asep Rabu (1/2). Ketika didesak detail kebijakannya, ia bahkan kembali berkelit. "Untuk detailnya Bapak bisa tanya pak Lukman," singkatnya. Monitor Indonesia pun mempertanyakannya kepada PPK nya, namun dia belum juga bergeming.(Sabam Pakpahan) #Proyek Saringan Sampah