Pengamat Pertanyakan Program Anies Atasi Banjir Jakarta  

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 9 Februari 2021 22:00 WIB
Jakarta Monitorindonesia.com -  Saat kampanye pilkada pada tahun 2017 lalu, Anies Bawesdan  pernah menyatakan akan membuat sumur resapan diperumahan warga.  Hal tersebut merupakan salah satu solusi banjir dari Anies Rasyid Bawesdan. Saat ini,  jumlah yang telah digali ada sekitar 4.000 sumur resapan. Target penggalian sumur resapan sebanyak di 5 titik wilayah di Ibu Kota untuk menanggulangi potensi banjir. Selain membuat sumur resapan, gubernur Anies  juga mengklaim, sudah menjalankan konsep naturalisasi sungai. Naturalisasi yang dimaksud Anies adalah dengan menghidupkan ekosistem sungai yang airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan. Diharapakan makhluk-makhluk bisa hidup di sungai hasil naturalisasi. Dan ini ber arti di sungai hasil normalisasi polusinya juga rendah. Konsep naturalisasi sungai ala Anies Bawesdan berbeda dengan konsep normalisasi  13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan. Sejak Anies Baswedan menjabat gubernur pada 2017, ia lebih memilih menjalankan naturalisasi  dari pada normalisasi,” jelas Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugyanto di Jakarta, Selasa (9/02/2021). Sejatinya, kata Sugyanto, rakyat tak mempermasalahkan tentang konsep naturalisasi atau normalisasi, karena yang terperting program ini terlaksana dan ada hasilnya, yaitu dapat mengatasi masalah banjir Jakarta. “Sekarang yang jadi soal adalah  apakah dengan masa kepemimpinan Anies yang hanya tersisa 20 bulan lagi dapat menuntaskan  dua program andalan sumur resapan dan normalisai  sungai? Kapan program unggulan Anies ini tuntas ? Sedangkan Rakyat Terus Menunggu. Yang dapat menjawab pertanyaan ini secara tepat adalah Anies Rasyid Bawesdan sendiri dan DPRD DKI Jakarta,” tanya Sugyanto Menurutnya, konsep ungulan Anies ini sepatutnya dikawal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Selain itu perlu juga dibuat kajian khusus tentang perbandingan konsep dengan program lain, seperti, program normalisasi sungai atau program lainnya. “Langkah cepat  Dewan ini dapat bertujuan agar tidak merugikan masyarakat Jakarta dan tak terjadi pemborosan anggaran tampa hasil yang maksimal,” katanya.[MI/odr]  

Topik:

Pengamat Pertanyakan Program Anies Atasi Banjir Jakarta

Berita Sebelumnya

Kapolsek Pademangan Cek Kesiapan Kampung Tangguh Di RW 02 Ancol

Berita Selanjutnya

Selasa, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Lampaui 300 Ribu