Pemprov DKI Diminta Tak Berlakukan Rem Darurat, Ini Alasannya

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 16 Juni 2021 17:30 WIB
Monitorindonesia.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengaku tidak setuju dengan keputusan tarik rem darurat atau kembali ke masa PSBB lantaran Lonjakan drastis kasus Covid-19 di Ibukota. Sebab hal itu berimbas pada lemahnya sektor perekonomian. Menurut Zia apabila Jakarta memberlakukan lagi rem darurat dipastikan sektor perekonomian akan mengalami kontraksi. Akibatnya masyarakat yang terlibat di bidang UMKM akan terdaampak bahkan kolaps atau gulung tikar. Tidak hanya itu, Zita melanjutkan, imbas dari melemahnya perekonomian, maka otomatis pajak sebagai salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, mengalami penurunan. “Satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop,” kata Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). Kalau pajak DKI mengalami penurunan tajam, lanjut Politisi PAN, Pemerintah DKI tidak bisa melakukan pembiayaan untuk kesehatan. “Kalau ini direm lagi, kita gak punya uang untuk mendanai kesehatan kita,” ujarnya. Oleh sebab itu, Zita menambahkankan pada prinsipnya pelayanan kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Jangan sampai ada yang dikorbankan satu dari dua itu. “Karena tadi pencapaian PAD kita saja, kalau saya ga salah masih diangka 25 persen. Sangat rendah,” tuturnya. Sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak agar Pemerintah DKI Jakarta segera menerapkan tarik rem darurat atau kembali ke masa PSBB ketat. Hal itu disebabkan penyebaran Kasus Covid-19 di Ibukota sangat mengkhawatirkan. (Zat)

Topik:

Covid-19 Rem Darurat DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Gerindra Minta Jakpro Fokus Urus Infrastruktur

Berita Selanjutnya

Soal Pembongkaran Jalur Sepeda, Ini Reaksi Wagub DKI

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB

Hukum
Ilustrasi - Rapit Test Antibodi (Foto: Istimewa)

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

12 Juli 2025 19:08 WIB