Dianggap Memiliki Program Prioritas, Ade Yasin Jadi "Bunda Desa" Kabupaten Bogor

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 18 Juni 2021 08:33 WIB
Monitorindonesia.com - Bupati Bogor, Ade Yasin, ditetapkan sebagai "Bunda Desa" oleh pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan itu dilakukan, berdasarkan kinerjanya yang dinilai memiliki program prioritas yang luar biasa terhadap desa-desa yang ada di kabupaten ini. "Dengan ini kami PABPDSI Kabupaten Bogor mendaulat Ibu Ade Yasin menjadi 'Bunda Desa' Kabupaten Bogor," ujar Wakil Ketua Umum PABPDSI, Abdul Qodir, di tengah-tengah pelantikan kepengurusan PABPDSI Kabupaten Bogor periode 2021-2027, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/6/2021). Tak hanya itu, predikat itu disematkan, karena Ade Yasin telah melakukan peningkatan sumber daya masyarakat (SDM) desa melalui sekolah pemerintahan desa yang mulai tahun ini diselenggarakan dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) University. Kedua, melakukan peningkatan digitalisasi dan mengeksplorasi potensi desa melalui lomba profil desa dan mewujudkan Smart Village melalui program Desa Presisi. Ketiga, meningkatkan perekonomian melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan menyelenggarakan Festival Wisata Desa dengan total hadiah senilai Rp1,5 miliar. Keempat, Ade Yasin melakukan percepatan pembangunan infrastruktur desa melalui program Bedah Kampung, pembangunan jembatan rawayan, dan Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar alias Gus Udin memuji Ade Yasin yang didaulat sebagai "Bunda Desa". Ia berharap apa yang telah dilakukan oleh Bupati Bogor selama ini dapat membuahkan hasil di desa-desa. "Penghargaan untuk pemerintah daerah khususnya Bupati Ade Yasin yang memang fokus mendorong pembangunan di desa untuk mewujudkan desa membangun," kata dia. (daf)

Topik:

Dianggap Memiliki Program Prioritas Ade Yasin Jadi "Bunda Desa" Kabupaten Bogor

Berita Sebelumnya

Soal Pembatasan Mobilitas Warga Bogor, Kebijakan Antara Bupati dengan Walikota Berbeda

Berita Selanjutnya

Perkantoran Zona Merah di Jakarta Diberlakukan WFH 75 Persen