Masuki Musim Hujan, Parlemen DKI Ingatkan Pemprov Tangani Wilayah Langganan Banjir

Adelio Pratama

Diperbarui 10 September 2021 16:55 WIB

Masuki Musim Hujan, Parlemen DKI Ingatkan Pemprov Tangani Wilayah Langganan Banjir

Monitorindonesia.com – Komisi D DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI terutama instansi yang terkait banjir untuk segera melakukan antisipasi banjir memasuki musim hujan. “Program pencegahan banjir harus segera dilaksanakan karena sudah memasuki musim hujan. Jangan sampai wilayah-wilayah yang sebelumnya kebanjiran dengan debit air tinggi, langganan kejadian serupa tahun ini,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda kepada Monitorindonesia.com di Jakarta, Jumat (10/9/2021). Politikus PDIP itu mengatakan dinas terkait yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI harus memanfaatkan waktu saat ini untuk membebaskan lahan guna normalisasi sungai-sungai. Diketahui untuk penanganan banjir, Pemprov DKI menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 1 triliun. Dari dana tersebut, Rp 780 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan milik warga di bantaran sungai. Ida menekankan agar penyerapan anggaran untuk pembebasan lahan terkait banjir senilai Rp 780 milyar harus direalisasikan semaksimal mungkin. Sebab kata dia, penggunaan pinjaman PEN tahun 2020 oleh pemprov senilai Rp 400 miliar tidak terserap untuk pembebasan lahan. “Tahun lalu ada pinjaman PEN senilai Rp 400 miliar tidak terserap untuk pembebasan lahan. Kenapa tahun ini pinjaman PEN harus direalisasikan semaksimal mungkin khusus untuk pembebasan lahan, karena kalau tidak terserap, dana tersebut tidak bisa digunakan lagi dan akan dikembalikan,” paparnya. Ida mengungkapkan jika Dinas SDA sebelumnya melaporkan adanya kendala dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala. “Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala,” kata Ida. Meski demikian kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi. Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021. "Kemarin sudah 50 sekian persen kalau ada satu lagi dibayarin," tandasnya. Wakil Gubenur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya telah menggelar rapat dengan jajaran yang membahas soal banjir. Dia bilang, pihaknya bakal mengupayakan sumber daya yang ada untuk mengantisipasi kemungkinan banjir di Ibu Kota. “Kita akan mengupayakan berbagai sumber yang ada semaksimal mungkin, dan yang terpenting adalah kesiapan dari seluruh warga,” katanya. (Zat)

Topik:

Banjir Jakarta Banjir Jakarta 2021 Banjir Jakarta Telan Korban Jiwa Antisipasi banjir DKI Langganan banjir DKI

Masuki Musim Hujan, Parlemen DKI Ingatkan Pemprov Tangani Wilayah Langganan Banjir

Berita Sebelumnya

Disbud DKI Resmi Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah

Berita Selanjutnya

Terbitkan Surat Edaran, Anies Minta Anak Buahnya Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Berita Terkait

10 Pompa Pemprov DKI Terbakar Jelang Tender Proyek Pompa Rp2,5 Triliun

Banjir Parah di Jakarta, 10 Pompa Air Milik Pemprov Terbakar

Pramono Tak Tidur Mikirin Banjir Jakarta

109 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ini Daftarnya

49 RT di Jaksel dan Jaktim Direndam Banjir

Begini Langkah Pramono Anung Atasi Banjir Jakarta

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K