Soal Penjelasan Diskominfotik DKI Atas Formula E, PDIP: Tanpa Data Asbun

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 30 September 2021 08:00 WIB
Monitorindonesia.com – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai penjelasan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI terkait Formula E tidak bisa disebut fakta melainkan masih perkiraan. “Fakta adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sehingga dalam penjelasan Diskominfo ini tidak boleh disebut fakta, tapi sesuatu yang masih dalam perkiraan. Perkiraan ini sesuatu yang imajiner atau masih angan-angan, dan sesuatu yang tidak ada angka perhitungannya. Ini sesuatu yang tidak terukur (intangible) sehingga hanya sebagai kata-kata yang tidak ada dasarnya,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Kamis (30/9/2021). Diketahui Pemerintah DKI melalui Diskominfotik merilis penjelasan terkait Formula E berupa katanya vs faktanya. Rilis tersebut seakan-akan Diskominfotik mencoba meluruskan penilaian keliru soal ajang balap Mobil bertenaga listrik itu. Salah satu contohnya yaitu, katanya, Formula E merupakan pemborosan APBD. Lalu faktanya, hampir semua event dunia (Moto GP, Olimpiade, Asian Games dan Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah termasuk Asian games 2018 dan Moto GP Mandalika tahun 2022. Terkait salah satu penjelasan Diskominfotik itu, Gilbert menilai pernyataan itu asal bunyi dan tidak mendasar. Salah satunya, Gilber membantah soal rilis itu yang menyamakan penyelenggaraan Formula E dengan ajang MotoGP. Menurut dia, dua ajang tersebut berbeda dalam pelaksanaannya. “Formula E adalah merubah jalan publik menjadi jalan untuk balapan, jadi sangat berbeda dengan jalan permanen balapan (racing) di Mandalika yang hanya untuk racing (investasi) yang akhirnya disewa oleh MotoGP. Jalanan untuk Formula E dibuat untuk digunakan asing, dan kita menyewa mereka agar balapan di Jakarta dengan menyerahkan commitment fee, membangun stadion dan lainnya,” lanjut dia. Gilbert juga tidak pendapat dengan pernyataan pihak eksekutif pada saat rapat di Komisi B, dikatakan bahwa dalam 1 sampai 2 tahun penyelenggaraan Formula E tidak menguntungkan namun keuntungan baru diperoleh di tahun ketiga. “Semakin jelas ini asal bunyi alias asbun, hasil FS ( feasibility study) yang ngaco karena tidak memasukkan commitment fee. Tidak masuk akal biaya trilyunan yang keluar akan dihasilkan di tahun ketiga. Selai itu hasil FS baru sesuai saran BPK belum keluar. Pendapat ini tidak menggunakan akal sehat, tanpa data, asbun,” tegasnya. (Zat)

Topik:

formula E Interpelasi Anies

Berita Sebelumnya

Integrasi Transportasi Jabodetabek, Masyarakat Diminta Naik Angkutan Umum

Berita Selanjutnya

Kontrak Pengelolaan Sampah PSTS Bantar Gebang, Wagub DKI: Masih Proses

Berita Terkait

Nasional
Direktur Perlindungan BNPT, Irjen Pol. Imam Margono melakukan sosialisasi dan Pra Audit Sistem Pengamanan terhadap penyelenggara dan infrastruktur pendukung ajang balap internasional Formula E-Prix Jakarta 2025 pada Rabu (11/6).

BNPT Lakukan Sosialisasi dan Pra Audit Sistem Pengamanan Jelang Balap Formula E Jakarta

12 Juni 2025 11:13 WIB

Hukum
Anies Baswedan (kiri) dan Joko Widodo (kanan) (Foto: Dok MI/Antara)

Hasto Bersaksi: Kriminalisasi Kasus Formula E Perintah Jokowi!

24 November 2024 11:23 WIB

Hukum
Calon pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto menjawab pertanyaan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024)

Fitroh Rohcahyanto Kembali ke KPK Tak Diragukan DPR, Akankah Dugaan Korupsi Formula E Digas Lagi?

22 November 2024 14:01 WIB

Hukum
Joko Widodo (kiri) dan Anies Baswedan (kanan) (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Formula E Nyaring Lagi Usai Jokowi Main Mobil Tamiya, Warganet Singgung Anies Seakan-akan Kebal Hukum

31 Oktober 2024 23:39 WIB