Jadi Cyber Army Anies, MUI DKI Diminta Independen

Monitorindonesia.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta harus independen terkait dengan maraknya isu pembentukan pasukan siber (cyber army) oleh organisasi keagamaan itu. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Rabu (24/11/2021). "Yang namanya MUI itu majelis ulama Indonesia, dia tidak boleh menjadi bumper seseorang, namun harus independen," sindir Prasetyo. MUI, kata Prasetyo, harus menetapkan independensinya dan tidak boleh membela pihak tertentu. Sebab, lanjut politisi PDIP itu, MUI mampu membuat fatwa yang bisa diikuti oleh masyarakat luas. "Jadi, tidak boleh bela sana, bela sini, tidak boleh, karena dia bisa membuat fatwa, jadi harus hati-hati," jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pihaknya mempersiapkan pasukan siber untuk melawan buzzer yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan. Dia beralasan Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta. Munahar mengklaim hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet. Sehingga pasukan siber ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial. Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan hibah dari APBD DKI senilai Rp10,6 miliar. Munahar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan pendengung penyerang ulama dan Anies tidak terkait dengan dana hibah Rp 10 miliar.[Lin]