Jehansyah Siregar: Pembangunan Waduk Marunda Dinas SDA DKI Jakarta Jangan Rugikan Kontraktor

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 September 2023 11:10 WIB
Jakarta, MI - Persoalan sengketa kepemilikan lahan antara pemerintah dan masyarakat seringkali menjadi kendala keberlangsungan pembangunan. Pihak pemerintah yang membebaskan lahan milik masyarakat tidak jarang terseret kasus dugaan korupsi hingga mendekam di penjara. Anggaran pembebasan lahan yang besar tidak jarang pula membuat panitia pembebasan lahan kurang cermat dan teliti. Sehingga dikemudian hari tanah yang sudah dibebaskan digugat warga. Dampaknya pembangunan jadi terkendala. Nampaknya kasus tersebut juga terjadi dilahan Waduk Marunda yang hendak dibangun tahun ini. Kontraktor yang sudah mengantongi izin, namun tidak bisa melakukan aktivitasnya hingga satu bulan lebih karena hambatan klaim warga di lokasi yang mengaku belum dibebaskan tanahnya. Menyikapi hal tersebut pakar tata kota dan permukiman dari ITB, Jehansyah Siregar menegaskan bahwa pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta harus segera menyelesaikan status lahan tersebut. Pasalnya kata dia, jika segera di-clear-kan, maka dapat merugikan pihak kontraktor juga. "Jangan merugikan pihak kontraktor. Karena masalah lahan bukan tanggung jawab pihak kontraktor," tegas Jehansyah kepada Monitorindonesia.com, Senin (11/9). [caption id="attachment_565064" align="alignnone" width="1152"] Pemukiman warga sekitar Waduk Marunda (Foto: Doc MI)[/caption] Jehansyah menjelaskan bahwa permasalahan pemilikan lahan memang selalu menjadi penghambat dalam berbagai proyek infrastruktur. Hal ini terjadi karena pemerintah hanya fokus untuk membelanjakan anggaran negara dan mendapatkan rekanan kontraktor. Sedangkan lahan di lapangan belum clean and clear. Untuk itu, tegas dia, Dinas PU-SDA Jakarta perlu segera memastikan hak Pemprov DKI atas tanah di Marunda tersebut. "Apakah HPL dari DJKN Kemenkeu, ataukah aset DKI yang ada datanya di BPKAD Jakarta atau yang lain. Dinas Sunber Daya Air DKI Jakarta juga harus segera menghubungi Kantor Pertanahan Jakarta. Semuanya itu diperlukan sebagai dukungan kepada kontraktor yang sudah meneken kontrak agar bisa segera bekerja," ungkapnya. Diketahui, pembangunan Waduk Marunda tahap kedua tetap dilanjutkan pihak Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta. Tahun ini alokasi anggaran disediakan sebesar Rp 101 miliar. Selanjutnya dalam proses tender di UPPBJ Balaikota, panitia menetapkan PT Basuki Rahmanta Putra sebagai pemenang dengan penawaran Rp 84.458.316.659.37. Kontrak yang sudah ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2023 lalu, namun hingga kini belum ada tanda tanda kontraktor melakukan aktifitas pembangunan dilokasi waduk. Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum belum dapat dikonfirmasi terkait kendala lanjutan pembangunan waduk tersebut. Begitu juga Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra Henry Pakpahan. (Sabam)

Topik:

DKI Jakarta SDA DKI Jakarta Waduk Marunda

Berita Sebelumnya

Kantor Kereta Cepat di Halim Perdanakusuma Kebakaran

Berita Selanjutnya

Sebaiknya Dinas SDA DKI Jakarta Belajar ke Kebun Binatang Ragunan Bangun Waduk

Berita Terkait

Metropolitan
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Abdul Rauf Gaffar (Foto: Dok MI/SDA DKI Jakarta)

Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf Gaffar dan Rekanannya Ancam Pidanakan Warga, Akankah malah Berbalik Dipenjara?

28 Juli 2025 17:15 WIB

Investigasi
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri atas), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri bawah) dan papan informasi ancaman pidana penjara bagi siapapun masyarakat yang mencoba memfoto dan memvideokan proyek diancam dengan pidana dengan tiga undang-undang sekaligus (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Hindari Kerugian Lebih Besar, Gubernur Pramono Didesak Batalkan Kontrak Waduk Giri Kencana Cilangkap

24 Juli 2025 08:56 WIB

Investigasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) dan Informasi berupa ancaman pidana bagi yang mendokumentasi proyek pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana, Cipayung Jakarta Timur  (Foto: Kolase MI)

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

21 Juli 2025 13:50 WIB

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Investigasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) INDECH, Order Gultom (Foto: Dok MI)

LKPP Tak Rekomendasikan Pekerjaan Rumit seperti Waduk Masuk Ekatalog

8 Juli 2025 10:16 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB