Jokowi: Tak Ada Formula Tunggal yang Mutlak soal Penanganan Covid-19

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 1 Februari 2021 08:45 WIB
Monitorindonesia.com – Presiden Joko Widodo menilai, tak ada formula tunggal yang efektif dalam menangani Covid-19. Ia mengatakan, kebijakan yang dilakukan negara lain dan sukses menekan kasus Covid-19, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Bahkan, kata Jokowi, negara yang menerapkan karantina wilayah (lockdown) sekalipun, belum tentu berhasil menekan penularan Covid-19. "Yang lockdown pun (Kasus Covid-nya kembali meningkat) eksponensial juga," kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021). Untuk itu, ia meminta para menterinya mengkalkulasi dengan cermat setiap kebijakan yang akan diambil untuk menekan laju penularan Covid-19. “Menurut saya coba dilihat lagi tolong betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat), formula standar itu enggak ada,” kata Jokowi. Ia mengatakan saat ini pemerintah terus mencari formula untuk menekan laju penularan Covid-19. Sebabnya, Jokowi menilai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Baca juga: Jokowi: Enggak Apa-apa Ekonomi Turun, asalkan Covid Juga Turun Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut. Karena itu Jokowi meminta ke depannya implementasi kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya. “Yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.   (ndi)

Topik:

Covid-19 Presiden Joko Widodo

Berita Sebelumnya

Puncak Musim Hujan di Selatan Indonesia Diperkirakan Terjadi 31 Januari

Berita Selanjutnya

BMKG Kategorikan Wilayah Ini Masuk Kategori Rawan Gempa dan Tsunami

Berita Terkait

Nasional
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Dok. MI)

Komisi X DPR Sambut Baik Klarifikasi UGM Soal Ijazah Presiden Joko Widodo

24 Agustus 2025 10:09 WIB

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB