UU Pilkada, Pakar HTN Minta MK Berani Keluar dari Jeratan Pasal 158

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 Februari 2021 23:57 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) berani keluar dari kungkungan atau jeratan Pasal 158 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), khususnya mengenai ambang batas 0,5 hingga 2 persen untuk pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilukada. Hal ini perlu dilakukan agar MK tidak dipersepsikan sebagai benteng kecurangan pelaksanaan Pemilukada. “Sepanjang pengamatan saya, MK, selama ini belum pernah mengambil langkah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, padahal aspek ini sangat penting,” kata Margarito Kamis, di Jakarta, Senin (8/2/2021). Margarito menjelaskan, MK tak pernah mengesampingkan Pasal 158 tersebut, maka pasal ini menjadi lisensi bagi orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk melakukan tindakan kecurangan dalam mengikuti Pilkada. Padahal pasal ini dapat dikatakan sebagai extrem in justice yang dalam positive tulen sekalipun, pasal model seperti ini ditolak. “Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, MK harus berani keluar dari belenggu Pasal 158 UU No.10/2016,” katanya.[MI/man]

Topik:

UU Pilkada Pakar HTN Minta MK Berani Keluar dari Jeratan Pasal 158

Berita Sebelumnya

HPN 2021, Yasonna Singgung Penutupan Suara Pembaruan

Berita Selanjutnya

Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Lawan Hakekat Demokrasi