Menkopolhukam Siap Diskusikan Rencana Revisi UU ITE

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 16 Februari 2021 12:42 WIB
Monitorindonesia.com - Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan mendiskusikan rencana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam akun Twitternya Selasa (16/02/2021)/ "Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE," tulis Mahfud. Masalah UU ITE ini sebelumnya sempat disinggung oleh Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI/Polri secara tertutup hari ini, Senin (15/2). Jokowi mengatakan, pemerintah bisa mengusulkan revisi UU ITE ke DPR jika aturan ini dirasa memberi ketidakadilan kepada masyarakat. Meski begitu, Mahfud kemudian sempat menyinggung banyak masyarakat menginginkan UU ITE pada tahun 2007. "Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE," tutur Mahfud. Mahfud mengatakan, jika UU ITE saat ini dianggap tidak baik, maka pemerintah akan mencari solusi dengan merevisi UU ITE. "Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bisa saja mengusulkan revisi UU ITE ke DPR jika aturan ini dirasa memberi ketidakadilan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena Jokowi melihat banyaknya pihak yang saling melaporkan dengan dasar UU ITE dan tidak sedikit yang merasa dirugikan. "Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya, saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, UU ITE ini," kata Jokowi dalam rekaman video yang baru diunggah di akun YouTube Setpres, Senin (15/2/2021). "Karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi. Jokowi mengakui hingga saat ini masih banyak warga yang saling melaporkan ke polisi. "Tapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," tutur Jokowi. Jokowi meminta Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran Korps Bhayangkara, untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan pelanggaran UU ITE. "Saya minta kepada Kapolri, jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif, menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE," kata Presiden.[MI/hot]

Topik:

revisi UU ITE

Berita Sebelumnya

Bendahara Daerah Harus Berani Tolak Pembayaran Tak Sesuai Prosedur

Berita Selanjutnya

Pimpinan DPR: UU ITE Harus Lebih Pertimbangkan Prinsip Keadilan