Bendahara Daerah Harus Berani Tolak Pembayaran Tak Sesuai Prosedur

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 16 Februari 2021 12:33 WIB
MI - Bendahara Keuangan Daerah adalah benteng terakhir pengelolaan dan pengeluaran uang dan aset negara. Karena peran vital dan strategisnya itulah seorang bendahara dituntut untuk tidak hanya memiliki kapasitas maupun kapabilitas, tetapi juga integritas dan kejujuran untuk menjaga amanat uang rakyat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi dalam keterangan tertulisnya Selasa (16/2/2021). "Seorang bendahara harus update terhadap perkembangan regulasi. Jangan sampai salah mengambil keputusan karena tak paham aturan," kata Teguh. Menurut Teguh, apabila paham regulasi sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka bendahara bisa lebih independen dalam melaksanakan tugasnya. "Selaku bendahara, saudara wajib menolak perintah pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratannya tidak lengkap, rinciannya tidak benar ataupun anggarannya tidak tersedia," kata Teguh. Ia lantas memperingatkan apabila tetap dilakukan pembayaran meski persyaratannya tidak lengkap, maka akan menjadi beban pribadi bendahara. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra mengimbau kepada seluruh bendahara yang hadir dalam diklat agar senantiasa mampu beradaptasi dalam kehidupan normal baru ini. "Saat ini kita dituntut untuk cepat beradaptasi dan berinovasi, termasuk bagaimana melakukan penghematan dengan menjaga agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran," kata Rochayati Basra dalam forum yang sama. Sedangkan Kepala Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan dan Kewilayahan M. Weli Septiya Putra menambahkan, diklat yang menghadirkan 124 orang bendahara OPD se-Indonesia digelar dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. "Setiap peserta menyertakan hasil swab PCR, mengenakam masker, jarak duduk kita jaga dan kita siapkan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer secara cukup," kata Weli.[MI/hot]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Jokowi Tegaskan INA Akan Kurangi Kesenjangan Kemampuan Pendanaan Pembangunan

Berita Selanjutnya

Menkopolhukam Siap Diskusikan Rencana Revisi UU ITE

Berita Terkait

Ragam
PT Timah Tbk [Foto: Wikipedia]

PT Timah Kaji Ulang Pola Kemitraan Penambangan

15 menit yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejaksaan juga Perlu Tim Reformasi

22 menit yang lalu

Ekonomi
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar [Foto: Ist]

Pegadaian Ilegal Masih Marak, Ada yang Berdiri Dekat Kantor OJK

47 menit yang lalu

Ekonomi
Bank Mandiri (Foto: Ist)

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp412 Triliun untuk Dukung Proyek Infrastruktur

1 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Repro]

Dasco Usul Buat Aplikasi Pantau Reses Anggota DPR

2 jam yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

2 jam yang lalu