Pemerintah Putuskan Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Terbatas

Adrian Calvin

Diperbarui 30 Maret 2021 14:14 WIB

Pemerintah Putuskan Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Terbatas

Monitorindonesia.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah diperkenankan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. PTM dilakukan setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap. Hal itu dikatakan Nadiem dalam pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta, Selasa (30/3/2021). Menurut Nadiem, PTM terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh karena rotasi. Orang tua dapat memutuskan anaknya kalau mereka tidak nyaman. “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil dan kantor Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan,” jelas dia. Jika berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi Covid-19, pemerintah wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan. Nadiem mengatakan, Indonesia sudah tertinggal dari 85 persen negara di Asia Timur dan Asia Pasifik. Ia menjelaskan, pembelajaran jarak jauh berdampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan dan mental anak usia pelajar. Bahkan, kata Nadiem, orang tua juga kesulitan untuk bekerja karena harus mengurus anak disamping muncul tren anak putus sekolah. "Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apa lagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar," kata Nadiem. Nadiem menyebut ada masalah kekerasan domestik akibat pembelajaran jarak jauh. Kesehatan mental dan emosional anak menjadi sangat rentan. "Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangannya dan kesehatan mentalnya," ujarnya. Nadiem menegaskan, bahwa pembukaan pembelajaran secara tatap muka di sekolah wajib mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait. Pengawasan itu berasal dari Pemerintah pusat dan daerah, serta Kanwil Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.[odr]

Topik:

Pemerintah Pembelajaran tatap Muka Terbatas

Pemerintah Putuskan Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Terbatas

Berita Sebelumnya

WNI Jadi Korban Kekerasan Rasialisme Anti-Asia di AS, MPR Minta Kemlu Berikan Perlindungan Ekstra

Berita Selanjutnya

Kesetaraan Birokrasi Salah Satu Program Prioritas Pembangunan Nasional

Berita Terkait

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ahok: Kedukaan Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Pendemo Diterima DPR dan Pemerintah

Usia Jamaah Haji Disepakati, DPR-Pemerintah Tetapkan Batas Minimal 13 Tahun

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Keamanan Laut Masuk Prolegnas 2024-2029

Korban Makin Banyak, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Darurat Judi Online Nasional

LPG 3 Kg Langka, DPR Minta Pemerintah Perketat Distribusi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K