Mahfud MD Dorong Penegakan Hukum dengan Pendekatan “Restorative Justice”

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 April 2021 18:39 WIB
Monitorindonesia.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum terdapat pendekatan yang disebut restorative justice. Pendekatan ini diyakini bisa membuat penegakan hukum di Indonesia lebih efisien untuk kasus-kasus tertentu. “Restorative justice adalah pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesaian secara damai dengan menjadikan hukum sebagai pembangun harmoni,” tutur Mahfud MD dalam Rakernis Bareskrim Polri di Aula Serbaguna Bareskrim,Jakarta, Senin (5/4/2021). Menurut Mahfud, manfaat dari pendekatan ini memunculkan efisiensi penanganan hukum karena tidak akan terlalu banyak perkara yang masuk ke pengadilan, juga bermanfaat untuk menangkal gejolak sosial politik dalam rangka menjaga harmoni dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam implementasinya, lanjut Menko Polhukam, restorative justice diutamakan diterapkan untuk tindak pidana ringan (Tipiring), delik aduan, pidana yang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, korban penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap tertentu, dan perkara yang bukan kejahatan besar. Restorative justice bisa ditemukan dalam delapan bentuk produk hukum dari Mahkamah Agung. Antara lain tiga Perma, satu Surat Edaran MA, dan satu Surat Edaran Ketua MA. “Di tingkat MA sudah ada pengaturannya, sudah ada arahannya, bahwa restorative justice itu penting untuk pidana-pidana tertentu,” kata Menko Polhukam. Semangat restorative justice di lingkungan Polri bahkan sudah lama tumbuh. Misalnya dengan mendamaikan orang yang terlibat dalam dugaan ujaran kebencian (hate speech) atau menyelesaikan pencurian kecil -semisal mencuri sandal atau mencuri buah- di luar pengadilan. Mahfud MD menyebut beberapa contoh kasus yang sebenarnya layak diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Antara lain pencurian tiga buah kakao oleh seorang wanita bernama Mbok Minah, dan kasus seorang ibu di Tapanuli yang dilaporkan ke polisi oleh putrinya sendiri karena memetik jagung di kebun putrinya itu, karena lapar.

Topik:

Penegakan Hukum Restorative Justice

Berita Sebelumnya

PKS DPR RI Potong Gaji Bantu Korban Banjir NTT dan NTB

Berita Selanjutnya

Revisi UU Kesejahteraan Sosial Harus Sentuh Kedaruratan Bencana

Berita Terkait

Hukum
Azmi Syahputra Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti) (Foto: Dok MI/Pribadi)

80 Tahun RI Merdeka: Penegakan Hukum Masih Pincang

17 Agustus 2025 21:36 WIB

Hukum
Hudi Yusuf, Pakar Keadilan Restoratif (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hudi Yusuf Harap Kejaksaan jadi Pelopor Restorative Justice

15 Mei 2025 10:29 WIB