Kapolri Dinilai Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 8 Mei 2021 12:21 WIB
Monitorindonesia.com - Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu. Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing). Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari pelunciran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian. "Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri," kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021). Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif. Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik. "100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara," ujar penulis buku Democratic Policing itu. Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas. "Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus," ucap Hermawan. Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India. "Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid," tutur Hermawan. Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19. "Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid," ujar Hermawan. Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat. "Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif," tutup Hermawan. (tak) #Kapolri

Topik:

-

Berita Sebelumnya

100 Hari Kapolri, Peluncuran  Aplikasi Wujud Keseriusan Perbaikan Korps Bhayangkara 

Berita Selanjutnya

85 WN China Masuk Indonesia Ditengah Larangan Mudik, Cak Imin: Pemerintah Harus Peka

Berita Terkait

Pendidikan
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian

Ketua Komisi X DPR RI: Revisi UU Sisdiknas Perkuat Posisi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

1 jam yang lalu

Nasional
Menteri P2MI Mukhtarudin lepas 600 CPMI (Dok. KemenP2MI)

KemenP2MI Kirim 600 Pekerja Migran ke Jepang, Korea, dan Taiwan: Fokus pada Kompetensi dan Perlindungan

1 jam yang lalu

Nasional
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Istimewa)

Pemerintah RI Tolak Terbitkan Visa Atlet Asal Israel

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes di Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

3 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Pemungutan Pajak Pedagang Online Dimulai Februari 2026

4 jam yang lalu

Ekonomi
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto (Foto: Dok MI)

Bersih-bersih DJP! 13 Pegawai Pajak Kembali Terancam Dipecat

4 jam yang lalu