Soal TWK Calon ASN KPK, Komisi II DPR Nilai KemenPAN dan BKN Bekerja Objektif

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 1 Juni 2021 02:45 WIB
Mnitorindonesia.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah bekerja objektif dalam melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) calon ASN pegawain KPK. "Saya menilai KemenPAN-RB dan BKN sudah objektif dan bekerja sesuai UU dalam TWK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN," kata Junimart di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakannya terkait Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/5/2021). Junimart menjelaskan dalam Raker tersebut, Komisi II DPR meminta penjelasan MenPAN-RB dan Kepala BKN mengenai alih status Pegawai KPK menjadi ASN. Menurut dia, MenPAN-RB dan Kepala BKN menerangkan dengan jelas dasar hukum dilaksanakannya TWK yaitu perintah UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN Jo. UU No. 19 tahun 2019 Jo. PP No. 41 tahun 2020 tentang Syarat Ahli Pegawai KPK menjadi ASN dan tata caranya sesuai Perkom KPK Nomor 1 tahun 2021. "Dalam penjelasan MenPAN-RB dan BKN, mereka tidak ada melakukan kekeliruan, sekali lagi itu adalah perintah UU," ujarnya. Junimart menilai metode dan alat tes dalam TWK tidak ada yang salah seperti materi tes dibuat dan dilaksanakan lembaga negara yang sah yaitu BKN bersama tim assesment yang sudah teruji dan profesional dibidangnya seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN. "Kerjasama itu dilakukan untuk menjaga objektifitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi dalam penilaian yang dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui 'assessor meeting'," katanya. Dia menjelaskan dalam pelaksanaan "assessmen" juga dilakukan perekaman secara audio maupun video untuk memastikan objektifitas, transparan dan akuntabel prosesnya. Menurut dia, TWK menjadi kewajiban bagi setiap calon ASN dan semua pegawai KPK yaitu 1351 orang menjadi peserta TWK dan yang lolos memenuhi syarat sebanyak 1274 orang. Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan raker tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, seperti Komisi II DPR menerima penjelasan MenPAN-RB dan Kepala BKN terkait TWK tersebut. "Komisi II DPR meminta MenPAN-RB dan Kepala BKN membantu KPK menjelaskan tentang TWK kepada masyarakat agar tidak ada polemik," ujarnya. Langkah itu menurut dia agar KPK bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya mencegah serta memberantas korupsi. (daf)

Topik:

TWK Calon ASN KPK Komisi II DPR KemenPAN dan BKN Bekerja Objektif

Berita Sebelumnya

Atasi Masalah Sampah, Kementerian LHK: Perlu Kolaborasi Skala Besar

Berita Selanjutnya

Dinilai Tak Miliki Standar, Ketum PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Hentikan TWK

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Foto. Rizal Siregar)

Zulfikar Arse: Hak Atas Rumah Layak Adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Proyek

9 Oktober 2025 14:57 WIB

Politik
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda

Komisi II DPR Batalkan Seluruh Perjalanan ke LN, Dana Dikembalikan ke Negara

3 September 2025 17:58 WIB

Nusantara
Momen akrab Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Rifqinizamy Karsayuda saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Sofifi, 28 Juli 2025. (Foto: Dok MI).

DPR Dorong Tanah Adat di Malut Harus Dilindungi Lewat Perda

28 Juli 2025 19:41 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, M Toha (foto: fraksipkb.com)

Komisi II: Negara Tak Boleh Serahkan Data Pribadi Ke Negara Lain Dengan Alasan Apapun

27 Juli 2025 13:48 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI, M Khozin (foto: Zul Sikumbang?

M Khozin: Putusan MK 135/2024 Bentuk Kerusakan Konstitusional

5 Juli 2025 20:12 WIB

Politik
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Foto: Ist)

DPR Ingatkan Penyelesaian Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Perlu Kehati-hatian

17 Juni 2025 10:34 WIB