Skema Kebijakan yang Disampaikan Presiden, Jangan Berhenti di Atas Kertas

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Agustus 2021 22:33 WIB
Monitorindonesia.com - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan esensi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, cukup memberikan optimisme. Tetapi, skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan presiden diharapkan tidak berhenti di atas kertas. “Jangan sekadar menjadi teks pidato tanpa aksi nyata," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/8/2021), menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021. Karyono mengatakan, karena pidato kenegaraan yang disampaikan presiden telah menjadi dokumen negara, maka isi pidato itu harus direalisasikan dan semua pejabat pemerintahan di bawah presiden harus mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden. “Misalnya, Presiden Jokowi minta harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 Ribu dan beberapa jenis obat penangan Covid-19 gratis, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, perlunya akselerasi vaksinasi, sinergitas kebijakan dan koordinasi antar-lembaga harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab soal ini,” sebutnya. Begitu pula, arahan presiden yang terkait dengan percepatan dan efektifitas bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra-Kerja, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM yang diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen harus segera terealisasi dan tepat sasaran. "Semua pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab harus memastikan semua arahan presiden berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak boleh lagi terjadi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta di lapangan," ujarnya. Karyomo mengingatkan, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan di tengah situasi pandemi. Untul itu, arahan presiden ini harus benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. “Tak kalah pentingnya, diperlukan dukungan dan sinergi antar-lembaga negara mensukseskan program pemerintah dalam penanganan pandemi Covis-19 dan pemulihan ekonomi," tutup Karyomo. (Ery)

Topik:

skema kebijakan

Berita Sebelumnya

PPKM Level 4 Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 23 Agustus

Berita Selanjutnya

Tengah Malam, Jokowi Pimpin Upacara Apel Kehormatan di TMP Kalibata