Politisi PKS Sebut PPKM Program Pemerintah Tanpa Target yang Jelas

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 21 Agustus 2021 20:24 WIB
Monitorindonesia.com - Langkah Pemerintah yang tak berani menentukan kapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan, sama saja membuat program tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas. Kritikan ini dilontarkan Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/8/2021), mengentari kebijakan PPKM yang dilakukan Pemerintah. Menurut Mulyanto, perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukan Pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur (akuntabel). “Pemerintah sama saja membuat program tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas. Dan ini dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya. Harusnya, sambung Mulyanto, Pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM. Misalnya berapa target kasus tambahan positif harian, lalu berapa target positive rate dan target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari. "Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan. Dengan indikator yang jelas ini, rakyat dapat menilai apakah Pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak. Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun Pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19,” tegasnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mencontohkan, dalam Pidato 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022. “Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh,” ujarnya. Bahkan Mulyanto melihat kalau selama ini Pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi Pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. “Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah,” kata dia seraya berujar bahwa selama ini Pemerintah hanya sibuk bicara soal indikator input dan proses penanggulangan pandemi, seperti berapa persen kunjungan mall diperbolehkan, bagaimana aturan administrasi naik angkutan umum, berapa batasan waktu makan di restoran. Semua itu, bukan indikator output apalagi outcome bagi penanggulangan Covid-19. Pemerintah harusnya membuat peta jalan penanggulangan Covid-19, sehingga semua pihak dapat memperkirakan kapan pandemi bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi, demikian Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. (Ery)

Topik:

program pemerintah