Hindari Salah Tilang, Radar Kecepatan Digaransi Akurat

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Agustus 2021 05:28 WIB
Monitorindonesia.com - Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memastikan akurasi radar kecepatan (speed radar) yang tengah digunakan polisi. Perangkat itu dipakai untuk mengukur kecepatan kendaraan di jalan raya dan memantau pelanggaran batas kecepatan kendaraan oleh pengendara. “Kemendag berkoordinasi dengan Kemenhub, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, dan pihak terkait agar radar kecepatan dapat dimasukkan ke dalam daftar Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)," kata Direktur Metrologi Kemendag Rusmin Amin lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (26/8/2021). Radar kecepatan digunakan dalam rangka mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Radar kecepatan bentuknya seperti pistol yang diarahkan ke kendaraan yang dicurigai terlalu "ngebut". Jika terjadi pelanggaran, penindakan akan dilakukan. Daftar alat-alat UTTP saat ini terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 dan dan diatur dalam Permendag 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Dilansir Antara, Direktorat Metrologi menggelar diskusi terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) untuk mendapatkan masukan penggunaan radar speed ini. Sebagai perangkat baru, akurasi penggunaan radar speed sangat penting. Selain itu, lanjut Rusmin, alat ukur yang dipakai Polri sudah mendapatkan sertifikat dari pabrik karena sampai saat ini belum ada pihak yang mampu melakukan kalibrasi di Indonesia. Selanjutnya, Korlantas Polri akan memberikan data-data yang diperlukan terkait alat speed radar/camera yang sudah dimiliki kepada Direktorat Metrologi dan BSN untuk dapat dibahas lebih lanjut. Dalam lingkup metrologi, lanjut Rusmin, salah satu fungsi metrologi legal adalah melindungi kepentingan umum dan keselamatan melalui kebenaran dalam hasil pengukuran. “Keakuratan speed radar perlu dipastikan untuk menjamin keamanan berlalu lintas para pengguna jalan raya. Selain itu, penting untuk mengetahui ketersediaan fasilitas uji dan standar ukuran untuk pengujian Speed Radar atau Speed Camera,” imbuhnya. Jalan raya sebagai penghubung dua titik perjalanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya terikat dengan peraturan-peraturan untuk dipatuhi, seperti peraturan lalu lintas di jalan raya. Namun, seringkali pengguna jalan raya melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, seperti melajukan kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut seringkali berakibat fatal dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penggunaan speed radar ini selaras dengan program Ditlantas Polri yaitu Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berupa implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggarandalam berlalu lintas secara elektronik. Salah satunya adalah pelanggaran batas kecepatan. Ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan, pada Pasal 3 yang menetapkan batas kecepatan di jalan tol paling rendah 60 km per jam, sedangkan tertinggi 100 km per jam.

Topik:

Polri Tilang Elektronik ETLE tilang Radar kecepatan

Berita Sebelumnya

Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas Pemerintah Selama Pandemi

Berita Selanjutnya

Antisipasi Segala Situsasi di Masa Pandemi, KLH Bekerja Sesuai Arahan Presiden Jokowi

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB