Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas Pemerintah Selama Pandemi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 27 Agustus 2021 00:05 WIB
Monitorindonesia.com - Selama masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah akan selalu hadir guna memastikan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sarana-prasarana (sarpraa) bebas hambatan bagi penyandang disabilitas. Apalagi, berbagai studi menunjukkan bahwa situasi pandemi yang berkepanjangan turut berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan terhadap kelompok rentan. Demikian dikatakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam siaran pers dari Seminar Nasional Satgas Covid-19 tenang “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh” secara virtual, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Turut hadir dalam seminar nasional tersebut adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito dan Ketua Bidang Relawan Satgas Penanganan Covid-19 Andre Rahardian. Melanjutkan pernyataanya, Moeldoko mengatakan, untuk menjawab berbagai permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan, seperti Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Kedua program ini dibuat untuk memberikan pendampingan terhadap kelompok penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19. “Pemerintah juga menargetkan kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok prioritas untuk menerima vaksin Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per Agustus 2021 terdapat 562.242 sasaran penerima vaksin dari penyandang disabilitas,” sebutnya. Selain itu, terdapat pula program pemerintah yakni Layanan Sehat Jiwa atau SEJIWA, yang juga dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Program ini digagas KSP bersama Himpunan Psikologi Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan beberapa pihak lainnnya. “Kami di Kantor Staf Presiden telah menjalankan program Layanan Sehat Jiwa atau SEJIWA sejak April tahun lalu. Sejiwa merupakan layanan psikologis untuk masyarakat, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Masyarakat cukup mengakses melalui telepon bebas pulsa yakni kontak 119 dengan ekstensi 8,” terang dia. Setidaknya, menurut Moeldoko, terdapat 629 relawan dari kalangan ahli psikologi yang memberikan bantuan konsultasi kesehatan mental gratis bagi semua kalangan. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara khusus berkomitmen kuat untuk memperhatikan nasib para penyandang disabilitas, diiantaranya melalui penyusunan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Presiden No. 68/ 2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak sosial yang tinggi terhadap penyandang disabilitas. Hingga Maret 2021, kata Moeldoko yang mengutip data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA), terdapat 110 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, dan di masa pandemi ini banyak penyandang disabilitas kehilangan hak pengasuhan. “Kasus ini disebabkan orang tua atau wali meninggal pasca-terjangkit Covid-19. Hal itu menimbulkan eksploitasi yang dilakukan anggota keluarga terhadap penyandang disabilitas karena menganggap kondisi disabilitas anak dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi,” bebernya. Sementara itu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tahun lalu melakukan survei terhadap 55 responden perempuan disabilitas. Penelitian terhadap responden di rentang usia 15-65 tahun itu menunjukkan sebanyak 80 persen responden mengalami kekerasan berbasis gender, demikian Moeldoko. (Ery)

Topik:

penyandang disabilitas

Berita Sebelumnya

Muhaimin Iskandar Beri Perhatian Serius Terhadap Isu Pendidikan dan Kesejahteraan

Berita Selanjutnya

Hindari Salah Tilang, Radar Kecepatan Digaransi Akurat

Berita Terkait

Ragam
PT Timah Bekali Ratusan Orang Tua Penyandang Disabilitas Melalui Seminar Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khsusus [Foto: Doc. PT Timah]

PT Timah Bekali Ratusan Orang Tua Penyandang Disabilitas Melalui Seminar Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khsusus

1 Juli 2025 14:58 WIB