Dugaan Kebocoran Data pada Aplikasi eHAC, Menurunkan Kepercayaan Rakyat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 2 September 2021 08:07 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah. "Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9/2021). Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaeakat (PPKM), apakah ada jaminan data tidak bocor. Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. "Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindung. Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data, maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tambahnya. Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19. “Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?” tanya Netty. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh. “Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," ungkapnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, masih menurut Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat, dan akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut. "Meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar,” ujarnya seraya juga meminta, agar pemerintah dapat melibatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum. (Ery)

Topik:

Kebocoran Data

Berita Sebelumnya

Amandemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa

Berita Selanjutnya

Gus Muhaimin: Jangan Ada Mahasiswa Drop Out Karena Pandemi