Fernando Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Daerah Kepulauan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 11 Oktober 2021 16:30 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah dan DPR RI didesak untuk segera mengesahkan Rancangan Undang–Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan secara tripartit yaitu Pemerintah, DPR dan DPD RI. “Sudah 10 tahun lamanya daerah kepulauan menantikan hadirnya UU ini. Semoga saja RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan disisa tahun 2021 ini dan tidak menjadi RUU luncuran kembali di Prolegnas 2022”, tegas Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga dalam siaran pers yang diterima Senin (11/10/2021). Menurut Fernando, sebagai sebuah negara kepulauan, kini sudah saatnya Indonesia mempunyai UU Daerah Kepulauan. Membangun dari pinggiran juga bermakna membangun dari pulau–pulau dan pesisir. "Semoga konsolidasi DPD RI dengan para Pemda kepulauan dan pesisir yang tergabung dalam Aspeksindo ini dapat memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan DPR untuk segera sahkan RUU Daerah Kepulauan”, tegas senator asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini. Sebagaimana diketahui, RUU Daerah Kepulauan ini sesungguhnya sudah lama menjadi pembahasan di DPR RI. Dari pihak pemerintah, kendala yang mengemuka selama ini adalah kekhawatiran soal ketersediaan ruang fiskal.[lin]

Topik:

DPR DPD Pemerintah RUU Daerah kepulauan

Berita Sebelumnya

MPR RI Dukung Penyelidikan Dugaan Perkosaan di Luwu Timur

Berita Selanjutnya

Kereta Cepat akan Dibiayai APBN, Wakil Ketua MPR Tegaskan Proyek Harus Diaudit BPK

Berita Terkait

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

14 Oktober 2025 14:55 WIB

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

14 Oktober 2025 02:31 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB