Vaksin Kadaluwarsa, PDIP Minta Pemerintah Antisipasi

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 November 2021 21:25 WIB
Monitorindonesia.com- Komisi IX DPR RI minta pemerintah antisipasi vaksin kadarluarsa. Diketahui, 4 ribu vaksin AstraZeneca yang kadaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah. Komisi yang membidangi urusan kesehatan ini meminta pemerintah melakukan antisipasi agar kasus kedaluwarsa vaksin tidak terulang kembali. “Seharusnya pemerintah melakukan pencegahan. Kita minta segera lakukan upaya-upaya vaksin Covid-19 agar jangan sampai kedaluwarsa,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, ditulis Minggu, (07/11/2021). Kasus kadaluwarsa vaksin di Kudus dinilai karena lambatnya distribusi vaksin dari Provinsi ke kabupaten. Selain itu, kata Rahmad, peristiwa ini terjadi lantaran kurang cepatnya penyuntikan vaksin kepada masyarakat. “Meskipun butuh kajian lebih lanjut apakah masih bisa dipakai atau tidak, tapi mestinya manajemen staf harus benar-benar dikelola dengan baik, bagaimana tata kelola ketika menghadapi adanya vaksin yang dikejar oleh batas kedaluwarsa,” tuturnya. “Ini suatu hal yang disayangkan karena masih banyak daerah sekarang yang kekurangan kuota vaksin dan masih harus menunggu dari negara produsen,” sambung Rahmad. Legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai adanya vaksin kedaluwarsa di Kudus. Rahmad juga meminta peran aktif dari pemerintah daerah agar bekerja cepat mendistribusikan vaksin kepada masyarakat begitu stok vaksin dikirimkan oleh pusat. “Perlu adanya koordinasi semua pihak, khususnya pemangku kepentingan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemda harus gerak cepat menyalurkan vaksin kepada masyarakat sehingga tidak ada vaksin yang terbuang sia-sia,” ucapnya. Lebih lanjut, Rahmad mengimbau Pemda punya inisiatif lebih apabila memiliki stok vaksin yang sudah hampir kedaluwarsa. Ia mencontohkan Pemkab Sukoharjo yang mengalihkan puluhan ribu dosis vaksin AstraZeneca yang akan kedaluwarsa ke daerah lain. “Pemda harus segera melaporkan apabila ada kendala, baik kepada provinsi maupun pusat. Ketika dinasnya menerima vaksin yang sekian hari akan kedaluwarsa, segera koordinasikan ke daerah mana yang stoknya menipis, dan mereka sanggup menyelesaikan vaksinasi dengan batasan waktu sekian hari menjelang kedaluwarsa,” papar Rahmad. Oleh karenanya, Komisi IX DPR memberi apresiasi kepada Pemda yang berperan aktif sehingga program percepatan vaksin dapat berjalan dengan baik. Rahmad menyatakan, Pemda tidak bisa bekerja sendiri sehingga kunci kesuksesan vaksinasi adalah koordinasi. “Pada intinya, kami mendorong kepada semua pihak untuk saling bekerja sama dan pemerintah segera mencari solusi apabila menemukan masalah. Jangan hanya diam saja,” sebutnya.  

Topik:

Covid-19 Vaksin

Berita Sebelumnya

Megawati Kagumi Kesederhanaan Jenderal Hoegeng

Berita Selanjutnya

Bambang Purwanto: Banjir Terjadi Imbas Pembangunan Tak Berwawasan Lingkungan

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB

Hukum
Ilustrasi - Rapit Test Antibodi (Foto: Istimewa)

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

12 Juli 2025 19:08 WIB