Massa ARNUB Tuntut Ditjen Minerba Cabut Izin Penambangan PT TMS

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 10 November 2021 18:48 WIB
Monitorindonesia.com - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Nusa Utara Bersatu (ARNUB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta Selatan, Rabu (10/11/2021). Massa sebanyak ratusan itu menuntut Ditjen Minerba Kementerian ESDM, mencabut izin penambangan yang diberikan kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) karena hanya akan menyengsarakan rakyat Sangihe, Sulawesi Utara. Demo massa ARNUB yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini dilakukan secara damai, simpatik, melalui orasi, nyanyian dan tari-tarian tradisional Sangihe, Sulawesi Utara. Aksi serupa sebelumnya dilakukan di Sangihe oleh berbagai elemen, baik masyarakat umum maupun kalangan mahasiswa. Massa ARNUB tidak sekadar menolak keberadaan PT TMS, akan tetapi juga menuntut agar izin yang diberikan kepada PT TMS dicabut penambangan hanya dinilai hanya memberikan keuntungan sepihak kepada pengusaha, tidak kepada masyarakat Sangihe. Izin penambangan kepada PT TMS diberikan melalui Surat Keputusan Dirjen Minerba ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021. PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) mendapatkan izin penambangan seluas 42.00 hektar, lebih dari setengah Pulau Sangihe. Izin diberlakukan sejak 28 Januari 2021 hingga 29 Januari 2054. "Artinya Pulau Sangihe akan dibongkar secara masif selama 33 tahun, itu mencakup 80 desa dan tujuh kecamatan di Pulau Sangihe," ujar Jull Takaliuang, ketua Save Sangihe Island dalam orasinya. Jull Takaliuang menginiasiasi demo massa ARNUB ini bersama sejumlah rekannya dari Sangihe, termasuk Pendeta Adelaide Marasut. Mereka menghimpun ratusan warga Sangihe yang berada di Jabodetabek, termasuk dalam organisasi Nusa Utara Bersatu. "Gereja harus hadir, gereja harus turun. Kekuatan spiritual gereja wajib diberikan untuk membantu perjuangan rakyat, membela kebenaran," kata Pendeta Adelaide Marasut yang aktif berorasi bersama Jull Takaliuang dan rtusan massa ARNUB. Jull Takaliauang menyatakan, PT TMS mestinya menahan diri untuk tidak melakukan pengerjaan yang berkaitan dengan penambangan, untuk mematuhi proses gugatan yang sudah diajukan ke PTUN. Dalam watu dekat, kata Jull Takaliuang, akan ada persidangan ke-12 berupa observasi lapangan. Gugatan ditujukan kepada Dirjen Minerba ESDM, dan turunannya adalah PT TMS. "Sudah persidangan ke-11, siding ke-12 observasi lapangan," tandas Jull Takaliuang. Demo yang berlangsung sejak pagi hari itu baru usai selepas tengah hari setelah Pelaksana Tugas (PLT) Koordinator Hukum Dirjen Minerba ESDM, Sonny Heru Prasetyo, mendatangi area aksi unjuk rasa dan berbicara kepada para pendemo. Kepada pengunjuk rasa, Sonny Heru Prasetyo berjanji akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan Aliansi Rakyat Nusa Utara Bersatu kepada Dirjen Minerba ESDM. Dalam surat tuntutan yang diserahkan Pendeta Adelaide Marasut kepada Sonny Heru Prasetyo, massa Aliansi Rakyat Nusa Utara Bersatu antara lain meminta Presiden Joko Widodo mencopot para pejabat di pusat dan provinsi yang berperan dalam keluarnya izin untuk PT TMS. Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamluddin menyebutkan jika pihaknya akan mengevaluasi perizinan kepada yang diberikan kepada PT TMS tersebut. Kegiatan pertambangan PT TMS didasarkan atas 'Kontrak Karya' yang di tandatangani oleh Pemerintah dan PT TMS pada tahun 1997. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan 'Izin Lingkungan untuk PT TMS' pada tanggal 15 September 2020, dalam Izin Lingkungan dimaksud disebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan PT TMS untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 Ha dari total luas wilayah sebesar 42.000 Ha. Berdasarkan data Ditjen Minerba KESDM, total luas wilayah PT TMS yang prospek untuk ditambang adalah 4.500 Ha (kurang dari 11% dari total luas wilayah KK PT TMS). "Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap luas wilayah KK PT TMS, dan berdasarkan evaluasi tersebut dapat meminta PT TMS melakukan penciutan terhadap wilayah KK yang tidak digunakan/tidak prospek untuk dilakukan kegiatan pertambangan," kata Ridwan Djamluddin. Jull Takaliuang yang juga ketua Save Sangihe Island menandaskan maksud mereka menggelar demo di Hari Pahlawan ini untuk menyelamatkan Pulau Sangihe dan masyarakat penghuninya. Kehadiran PT Tambang Mas Sangihe (TMS) dianggap tidak akan menguntungkan masyarakat namun sebaliknya menyengsarakan rakyat Sangihe, Sulawesi Utara. (Ery)

Topik:

Kementerian ESDM

Berita Sebelumnya

Polri Ungkap Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK Masih dalam Proses

Berita Selanjutnya

Antisipasi Pergerakan WNA Saat Libur Natal dan Tahun Baru untuk Cegah Lonjakan Covid

Berita Terkait

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

23 Oktober 2025 15:13 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita dokumen pengurusan izin tambang, Rabu (25/7/2025)

Diperiksa KPK, Kepala Auditor IV BPK Padang Pamungkas Diduga Koordinir Kementerian ESDM

17 Oktober 2025 20:55 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Politik
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar

Yulian Gunhar: Kementerian ESDM Tak Serius Siapkan Pergantian Komite BPH Migas

16 April 2025 10:57 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Reklamasi Pasca Tambang

7 Maret 2025 23:09 WIB