Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan Larangan Cuti ASN saat Libur Natal dan Tahun Baru

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 28 November 2021 11:35 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah resmi menerbitkan aturan larangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) pada masa libur Natal dan tahun baru yang akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru dalam masa pandemi Covid-19. “Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat disebabkan perjalanan orang selama Nataru,” demikian bunyi SE itu, dilansir Minggu (28/11/2021). Adapun pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga diatur pemerintah dalam SE tersebut. ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di pekan yang sama dengan hari libur nasional. Misalnya, sebelum maupun sesudah yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021. Sehingga ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021. Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit termasuk bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di samping itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS. Meski begitu, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Sedangkan, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO). Seperti, Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan Maminasata. Sedangkan, ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Pemerintah juga memberi pengecualian pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya. Bagi pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Peta zonasi penyebaran Covid-19; 2. Peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; 3. Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri; 4. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; 5. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; 6. Penggunaan platform PeduliLindungi. Dalam SE itu juga tercantum PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Selanjutnya, PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya periode Nataru. (Wawan) #ASN #Pemerintah

Topik:

ASN Pemerintah terbitkan aturan ppkm nataru

Berita Sebelumnya

Ini Tiga Saran DPR ke Pemerintah Hadapi Varian Omicron

Berita Selanjutnya

Nyindir Ahok, Arya Sinulingga: Jadi Komut Merasa Direktur

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

4 Oktober 2025 13:23 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Nasional
ASN Dipecat karena Tak Masuk Kerja hingga Korupsi (Foto: Ist)

17 ASN Dipecat, Dari Bolos Kerja hingga Korupsi

8 September 2025 09:25 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Dok MI)

Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026

16 Agustus 2025 14:05 WIB

Nasional
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 Ditiadakan (Foto: Ist)

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

6 Agustus 2025 18:56 WIB

Nusantara
ASN di lingkup Pemprov Malut berdiri tegap mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin digelar setiap tanggal 17 bulan berjalan, di halaman kantor gubernur Malut, Sofifi 17 Juli 2025 (Foto: Dok MI).

Pemprov Malut Stop ASN Model “Datang, Duduk, Diam, dan Pulang”

2 Agustus 2025 13:51 WIB