Wamen LHK Minta Kegiatan Bersih Pantai dari Sampah Pelastik, Jangan Parsial

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 12 Maret 2022 21:14 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Menteri atau Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Aloe Dohong berharap kegiatan bersih pantai atau coastal clean up, harus menjadi gerakan naional yang terus menerus, bukan sekedar parsial. Karena masalah sampah laut, terutama sampah plastik menjadi menjadi persoalan  global mengingat sampah plastik tidak mengenal batas administratif, Wamen LHK Alue Dohong mengatakan ini saat memimpin kegiatan bersih pantai di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (12/3/2022). Wamen LHK menyampaikan bahwa sampah yang bermuara di pesisir dan laut ini sekitar 80 persen berasal dari daratan. Sampah plastik yang dijumpai di suatu lokasi pesisir dan laut juga bersifat lintas batas wilayah administrasi (trans-boundaries), yang dapat berpindah dari satu wilayah pesisir ke wilayah pesisir lainnya mengikuti pola arus laut. “Sampah plastik dari laut Australia, bisa saja masuk ke Indonesia atau sebaliknya. Begitu juga dari Malaysia dapat masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Sampah plastik sulit terurai oleh mikroorganisme air. Jadi butuh waktu sangat lama untuk menghancurkan sampah plastik di laut,” terangnya. Menjawab pertanyaan, Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, penegakkan hukum terhadap para pelanggar pembuangan sampah harus ditegakkan. Bagi yang buang sampah sembarangan seperti di jalan tol di Bekasi , ditangkap dan jadi tersangka, lalu diproses hukum. Ke depan sampah di setiap Kabupaten/Kota harus diolah, bukan lagi di buang tempat pembuangan sampah terbuka, hal ini sesuai dengan Perapturan Perundangan. Ini dilakukan agar masyarakat sadar sebab sampah bukan hal sampingan, tapi kita perhatikan, dan dikelola dengan baik. "Jadi, kesadaran, penegakkan hukum, dan insentif finansial dalam kaitan pengelolaan sampah ini penting,” tambahnya. Turut hadir mendampingi Wamen LHK pada kesempatan ini, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, Ary Sudijanto, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, SAM Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Eselon II KLHK, dan Kepala Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. (Ery)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

SoftBank Group Batal Berinvestasi di IKN Nusantara, Satgas Belum Tahu Alasannya

Berita Selanjutnya

Menteri Yaqut: Label Halal MUI Tak Berlaku Lagi

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Ada Biro Travel Non-PIHK Bisa Olah Kuota Haji Khusus

5 menit yang lalu

Ekonomi
Penandatanganan addendum BAST peralihan tugas pengawasan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK (Foto: Dok OJK)

Resmi, OJK Ambil Alih Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek dari Bappebti

22 menit yang lalu

Hukum
Mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) Tauhid Hamdi (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Panggil Eks Bendahara Amphuri Tauhid Hamdi

31 menit yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Perum Perhutani Wahyu Kuncoro (Foto: Istimewa)

KPK Panggil Eks Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro Terkait Kasus Suap di Inhutani V

47 menit yang lalu

Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Kemendagri Tegur Bobby Nasution, Inflasi Sumut jadi yang Tertinggi se-RI

1 jam yang lalu

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin. (Dok.MI)

Menteri Mukhtarudin: Penyelesaian Roster G to G Korea Jadi Fokus Utama KemenP2MI

1 jam yang lalu