Ketua DPD Minta Pemberdayaan Ekonomi Desa Dipercepat

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 13 Maret 2022 12:39 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemberdayaan ekonomi desa merupakan kunci untuk menekan angka kemiskinan. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat perkotaan dan perdesaan belum terlihat signifikan. "Sejumlah program pemberdayaan pemerintah seperti PKH, bantuan sosial serta JKN belum mampu membuat masyarakat miskin mandiri dan keluar dari kemiskinannya," ujarnya, Minggu (13/3/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, terdapat persepsi yang keliru terkait dengan bantuan pemerintah yang bersifat jejaring pengaman sosial. Pola pikir masyarakat penerima manfaat umumnya belum berubah. "Misalnya keluarga penerima PKH. Ketika anaknya tidak ada lagi yang bersekolah dan dialihkan kepada keluarga lain, ia merasa tetap kesulitan secara ekonomi karena sudah tidak menerima bantuan sosial lagi," tuturnya. LaNyalla menilai pemerintah perlu memikirkan langkah dan program yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan. Sehingga nantinya, secara perlahan bantuan sosial langsung dikurangi dan dihentikan jika mereka sudah mampu mandiri dengan usaha keluarganya. "Program dapat difokuskan melalui dana desa. Apalagi sekarang sudah ada BUMDes. Jadi perlu dioptimalkan, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan setiap tahunnya," paparnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga meminta BUMDes diberikan pendampingan agar dapat mengarahkan program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. "Potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.[Lin]  

Topik:

DPD lanyalla

Berita Sebelumnya

Menteri Yaqut: Label Halal MUI Tak Berlaku Lagi

Berita Selanjutnya

Sultan Ingatkan Wacana Penundaan Pemilu Berpotensi Mempengaruhi Keputusan Investor Di IKN

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB