Sultan Ingatkan Wacana Penundaan Pemilu Berpotensi Mempengaruhi Keputusan Investor Di IKN

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 13 Maret 2022 16:07 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengingatkan Pemerintah bahwa konfrontasi dan dinamika politik nasional yang cenderung memanas hari-hari ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis calon investor asing di Ibukota Negara (IKN) baru. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu setelah mengamati bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus berlanjut dan telah menuai aksi demonstrasi penolakan dari kelompok buruh dan civil society. "Kami khawatir eskalasi politik nasional akan terus memanas dan menyebabkan aksi demonstrasi dalam skala besar yang mengarah pada aksi people power jika wacana politik ini terus dipaksakan oleh elit politik Nasional. "Dan setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri", terang Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (13/03). Menurutnya, calon investor terutama investor asing akan sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan keputusan bisnisnya pada saat suasana sosial politik di suatu negara sedang tidak kondusif. Stabilitas nasional adalah prasyarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menarik lebih banyak investor asing. "Saat ini kita sudah mendapati fakta bahwa terjadi arus keluar dana asing dari dalam negeri (capital outflow) dalam jumlah yang signifikan dan pembatalan investasi Softbank di IKN. "Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk tidak ceroboh dalam memulai konfrontasi politik nasional dengan wacana politik yang ditentang oleh masyarakat", tegas Sultan. Dalam posisi IKN yang belum jelas asal-usul sumber pembiayaannya, kata Sultan, pemerintah sebaiknya lebih mawas diri dan tidak tergoda untuk merusak mood calon investor dengan wacana penundaan pemilu. Kita ingin pemerintah fokus dan pada agenda pembangunan IKN tanpa harus risau dengan masa depan kepemimpinan politik nasional. "Selain diakibatkan oleh situasi geopolitik global yang belum kondusif, pertimbangan investor asing tentu akan memaksa pemerintah untuk berpikir ulang dalam membangun IKN dengan mengandalkan investasi dari pihak investor. "Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan IKN dengan tanpa menggerus APBN yang masih selalu defisit", tutupnya.

Topik:

Sultan B. Najamudin DPD RI IKN

Berita Sebelumnya

Ketua DPD Minta Pemberdayaan Ekonomi Desa Dipercepat

Berita Selanjutnya

Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Ini Empat Langkah Antisipasi Satgas Pangan Polri

Berita Terkait

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB