Dampak Tekanan Global, Presiden Wanti-wanti Bawahannya soal Inflasi

wisnu
wisnu
Diperbarui 25 Maret 2022 10:23 WIB
Monitorindonesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat, daerah, dan BUMN bisa mencegah kenaikan inflasi domestik yang diakibatkan disrupsi ekonomi global. “Ini (inflasi) yang semua gubernur, bupati, wali kota, Dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar bagaimana mengendalikannya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti dari Jakarta, Jumat (25/3). Ancaman inflasi, diakui Jokowi memang tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi seluruh negara-negara dunia juga terdampak karena berbagai dampak dari ketidakpastian ekonomi hingga gangguan stabilitas geopolitik dan keamanan di mancanegara. Amerika Serikat yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia saja, lanjut Presiden, juga mengalami kenaikan inflasi hingga menjadi 7,5 persen dari tren sebelumnya di bawah satu persen. Bahkan, kata dia, Turki mencatat kenaikan inflasi hingga nyaris 50 persen. Adapun, Indonesia saat ini masih dapat mengendalikan laju inflasi di kisaran 2,2 persen. “Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi semuanya karena pandemi Covid-19, disrupsi ekonomi dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang sehingga semuanya menjadi tidak pasti,” ungkap Presiden Jokowi. Ketidakpastian ekonomi yang melanda semua negara, katanya, membuat para kepala negara dan kepala pemerintahan memutar otak untuk menentukan kebijakan yang ampuh meredam gejolak. Seperti Presiden China XI Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz langsung menghubunginya. “Semuanya sama. bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat minyak yang dulu hanya 50-60 dolar AS per barel sekarang 118 dolar AS per barel, 2 kali lipat,” ujar Presiden. Seperti kenaikan harga minyak, kata Presiden, sejumlah negara lain menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat. Di Indonesia sendiri, kata dia, bila terjadi kenaikan BBM di Indonesia, dikhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat. “Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan. Ini (negara-negara lain) naik dua kali lipat artinya 100 persen naik” ujarnya. Selain minyak, kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas gas, dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum. “Harga gandum misalnya. Karena suplai gandum dunia itu (dari) Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. (Jadi) lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan,” kata Presiden. Dari sisi logistik, Presiden juga menyebutkan masih terjadi kelangkaan kontainer barang yang mengakibatkan membengkaknya biaya logistik. Dengan kenaikan biaya logistik, maka dikhawatirkan harga barang ke konsumen juga akan bertambah dan memicu inflasi. “Dulu saat normal mau cari 1.000 kontainer bisa sehari, 2.000 (kontainer) gampang. Sekarang cari satu sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main karena kelangkaan kontainer distribusi barang semuanya terganggu, baik dari negara satu ke negara lain,” jelas Presiden Jokowi.

Topik:

presiden dampak inflasi tekanan global

Berita Sebelumnya

Erick Thohir Beberkan Peran Vital BUMN, Apa Itu?

Berita Selanjutnya

Dibayang-bayangi Ketidakpastian Ekonomi, Presiden Jokowi: Semua Kepala Negara Bingung

Berita Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Ekonomi
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Foto: Dok MI)

Presiden Didorong Terbitkan State Guarentee untuk Perbaikan Ekonomi

21 Maret 2025 03:56 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Presiden "Ndasmu" Lakukan Evaluasi untuk Bisa Bertahan sampai 2029

19 Maret 2025 14:26 WIB

Hukum
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (Foto: Istimewa)

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran Dana BLBI 1998 Ancam Kredibilitas Bank Sentral, Presiden dan DPR Jangan Berdiam Diri!

21 Januari 2025 11:31 WIB