Pemerintah Jamin Persiapkan Pegawai Asli Papua untuk Tiga Calon Provinsi Baru

Jakarta, MI – Pemerintah menjamin akan mempersiapkan penerimaan pegawai asli Papua untuk tiga calon provinsi baru. "Saya kira tugas jangka pendek yang harus diselesaikan oleh Kementerian PANRB adalah segera dengan BKN mempersiapkan penerimaan pegawai baru khusus untuk orang asli Papua yang nanti akan ditempatkan di rencana tiga provinsi pemekaran Papua," kata MenPANRB Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers virtual disiarkan di saluran YouTube Kementerian PANRB, Senin (9/5). Orang asli Papua juga, kata dia, akan terus ditempatkan di seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Pasalnya, persiapan penerimaan pegawai baru untuk daerah pemekaran harus dilakukan tahun ini. "Kemudian menempatkan orang asli Papua di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah," tuturnya. Termasuk juga, Tjahjo bicara soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri yang akan dipindahkan ke ibu kota negara (IKN) Nusantara pada 2024. "Data kluster pertama 6.000 pegawai termasuk TNI/Polri yang dipersiapkan awal 2024 untuk pindah ke ibu kota negara baru juga harus sudah detail di tiap-tiap kementerian lembaga termasuk TNI/Polri," ujarnya. DPR RI telah menyetujui tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/4) lalu. RUU DOB tersebut, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dukungan DOB dari Masyarakat Adat Forum Dewan Adat Tabi menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah pusat terkait pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua. Ketua Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Tanah Tabi Mathius Awoitauw mengatakan masyarakat adat Tabi setuju dengan rencana Pemerintah pusat terkait pembentukan DOB di Papua. "Sebagai pemimpin daerah, kami mau semua masyarakat sejahtera sehingga ini harus diterima karena demi kesejahteraan masyarakat juga," kata Mathius. Adanya pembentukan DOB, maka seluruh roda pemerintahan akan dilakukan dengan memimpin wilayah tersebut sesuai kultur dan budaya masing-masing, bahkan pelayanan dapat menjangkau ke semua tempat yang terisolir. "Seperti kami di wilayah Tabi tetap menjadi Provinsi Papua yang membawahi dua wilayah adat, yakni Tabi dan Saireri. Namun, yang terpenting adalah ke-Papua-an kami jangan sampai hilang atau terkikis karena adanya daerah otonomi baru," tambahnya. Senada dengan Mathius, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi Lukas Worone mengatakan pihaknya juga mendukung pembentukan DOB di Provinsi Papua Menurut Lukas, DOB menjadi penting karena terkait dengan pemilihan hidup maupun pemerintahannya. "Artinya, seorang pemimpin bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama kami ingin pemekaran, jadi kami tetap mendukung rencana Pemerintah pusat untuk DOB di Papua," ujarnya.