Harga Migor Masih Tinggi Disaat Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pengamat: Terlambat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 20 Mei 2022 18:42 WIB
Jakarta, MI - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, langkah pemerintah dengan membuka kembali keran ekspor minyak goreng (migor) dan crude palm oil (CPO) dan turunannya sudah terlambat. Bagaimana tidak, kebijakan ini tidak efektif dalam upaya menurunkan harga migor dalam negeri. Karena seharusnya itu sudah dilakukan bahkan kalau bisa kebijakan ini tidak pernah ada. "Karena efektivitas dari larangan ekspor CPO ternyata tidak menurunkan harga seperti yang diharapkan. Karena harga minyak goreng masih terpantau di pasar tradisional sampai minggu kedua Mei 2022, itu masih di Rp24.500. Itu untuk rata-rata minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah juga masih Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per liternya," ucap Bhima kepada wartawan, Jum'at (20/05). Bhima menambahkan, bahwa kebijakan larangan ekspor migor dan crude palm oil (CPO) juga sebetulnya justru menimbulkan kerugian pada negara. "Tadi Kementerian Keuangan mengungkapkan ketika ini berlaku selama satu bulan, bisa Rp6 triliun pendapatan negara itu hilang dari CPO yang di ekspor. Stabilitas sektor keuangan beberapa pekan ini juga terganggu. Salah satu faktornya juga karena pelarangan ekspor CPO," jelasnya. Jadi, lanjut dia, ada sentimen yang tinggi melihat ada ketidakpastian kebijakan tersebut karena terlalu mendadak, bahkan mengakibatkan fluktuasi di nilai Rupiah. "Melemah 3 persen dalam satu bulan diasosiasi karena pelarangan ekspor CPO, devisanya berkurang," ungkapnya. Dengan begitu, menurut dia, permasalahan utama polemik migor dalam negeri juga bukan karena masalah pasokan yang tak mencukupi sehingga berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu terakhir. Melainkan pada rantai pasok dan distribusi. Di samping itu, Bhima menjelaskan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) juga berpengaruh pada kesejahteraan petani. "Oleh sebab itu, adanya pembukaan keran ekspor ini akan segera memulihkan petani dari tekanan yang ada," tutupnya. Sebagai informasi, mulai hari Senin (23/5) pemerintah memutuskan membuka kembali ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. Presiden Joko Widodo menyatakan pembukaan dilakukan karena pasokan minyak goreng untuk dalam negeri sudah terpenuhi. Dengan demikian perusahan boleh kembali menjual produk sawit mulai pekan depan. (La Aswan)

Topik:

migor

Berita Sebelumnya

DPR Pertanyakan Wabah PMK pada Sapi Terus Terjadi di Indonesia

Berita Selanjutnya

Waduh, Calon Jemaah Haji Belum Vaksin Covid-19 Dua Dosis Tak Akan Diberangkatkan