DPR Desak Para Gubernur Segera Lantik Jabatan Pj Kepala Daerah

elvo

Diperbarui 23 Mei 2022 19:29 WIB

DPR Desak Para Gubernur Segera Lantik Jabatan Pj Kepala Daerah

Jakarta, MI - Menindak lanjuti keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menunjuk 43 penjabat (Pj) kepala daerah untuk menggantikan walikota maupun bupati yang berakhir masa jabatannya pada Minggu (22/5/2022), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak agar para Gubernur dari daerah bersangkutan segera melakukan pelantikan tanpa penundaan dengan alasan tidak sesuai pengusulan dari Gubernur. "Harus segera dilantik, karena lantik melantik Pj Kepala Daerah itu kewenangan dari Mentri dalam negri (Mendagri). Gubernur hanya perpanjangan pemerintah pusat," ujar Junimart kepada wartawan, Senin (23/5/2022) di Jakarta. Terkait hal itu, Junimart juga menyinggung tindakan dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang menolak untuk melantik tiga orang Pj di daerahnya dengan alasan para Pj tersebut bukan hasil dari usulannya sebagai seorang Gubernur, melainkan usulan dari Kementrian Dalam Negri (Mendagri). "Jadi seperti yang terjadi di Sultra, jangan sampai ditiru oleh Gubernur di daerah lain. Para Gubernur harus patuh dan saran saya para Gubernur wajib membaca kembali UU nya tidak boleh mbalelo," lanjutnya. Politisi PDI-Perjuangan itu lantas menegaskan, hak dan kewenangan dari Kemendagri sebagai pemerintah pusat dalam menunjuk dan menentukan Pj Kepala Daerah, tidak terikat dan harus berdasarkan usulan dari Gubernur. "Hak dan kewenangan Mendagri utk menentukan Pj, bisa dari usulan Gubernur, bisa juga di luar usulan Gubernur dengan pertimbangan dari hasil investigasi tim kemendagri bahwa Pj tersebut tidak ada kepentingan politiknya sebagai Pj," tegas Juninart. Untuk itu dirinya meminta, agar polemik penundaan pelantikan Pj Kepala Daerah untuk segera diakhiri dan tidak terus berlarut-larut dengan alasan agar tidak terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang juga dapat berdampak kepada menurunnya pelayanan publik. "Tidak boleh ada kekosongan jabatan, maka sesuai aturan hukum sebelum pelantikan Pj, maka Gubernur harus menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai pelantikan Pj dilakukan. Jangan sampai polemik ini justru menyebabkan terkendalanya pelayanan publik," pintanya. (Elvis)

Topik:

Junimart Girsang Anggota DPR RI komisi ii Pejabat Daerah

DPR Desak Para Gubernur Segera Lantik Jabatan Pj Kepala Daerah

Berita Sebelumnya

Catat! Jokowi Janji Dua Pekan Lagi Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Berita Selanjutnya

Ketua DPR RI Apresiasi Kontingen Indonesia Raih Juara Ketiga pada Sea Games Vietnam

Berita Terkait

Legislator Soroti Keputusan KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres: Bukan Sesuatu yang Harus Disembunyikan

Hitungan Ekonom IPB: Anggota DPR Terima Rp 1,95 T per Tahun

Doli Kurnia: Soal Tapal Batas Desa, Bisa Terjadi Perang

Pejabat Daerah Berinisial AYS Terancam Dilaporkan ke Bareskrim Polri

APTISI: Jakarta Dan Jawa Barat Paling Banyak Perjualbelikan Beasiswa KIP Kuliah

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Bamsoet: Tali Perhitungannya Harus Akurat

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K