Peraturan Baru KTP: Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 24 Mei 2022 23:30 WIB
Jakarta, MI – Dalam aturan baru KTP, pencatatan nama identitas warga baik di Kartu Keluarga (KK) hingga KTP elektronik wajib ditulis minimal dua kata, tidak boleh disingkat, maksimal 60 huruf dan tanpa gelar. Perauran baru KTP ini tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Permendagri ini telah ditetapkan pada 11 April dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto. Dokumen kependudukan yang diatur dalam Permendagri tersebut meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut diatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Di antaranya, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata. Sedangkan nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama. Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Topik:

Mendagri KTP

Berita Sebelumnya

Melalui RUU Lalulintas dan Angkutan Jalan, DPR Ingin Berikan Jaminan Bagi Pengemudi Online

Berita Selanjutnya

BNPB Uraikan Tiga Alasan Indonesia Tertarik Jadi Tuan Rumah GPDRR 2022

Berita Terkait

Nasional
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto (SGY) Emik

Soal Tunjangan Rumah DPRD, SGY: Mendagri Perlu Tetapkan Pedoman

9 September 2025 10:13 WIB

Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Ist)

Tito Karnavian Minta Pemda Prioritaskan Stabilitas Harga Pangan Demi Kendalikan Inflasi

5 September 2025 13:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - KTP (Foto: Istimewa)

Kolom Agama di KTP Digugat ke MK Lagi: Buku "Konflik Poso" yang Ditulis Tito Karnavian jadi Dalil Pemohon

5 September 2025 06:13 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Ist)

Mendagri Tito Larang Pejabat Daerah Pesta dan Flexing

2 September 2025 14:07 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Ist)

Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah: Hentikan Kenaikan PBB Jika Membebani Warga

19 Agustus 2025 10:32 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (Foto: Ist)

Mendagri Tito: Pemda yang Mau Naikkan PBB-P2 Wajib Lapor ke Pusat

16 Agustus 2025 08:53 WIB