Dewan Pers Keluarkan Imbauan terkait Pemberitaan Hilangnya Putra Gubernur Jawa Barat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 29 Mei 2022 21:11 WIB
Jakarta, MI - Dewan Pers mengeluarkan imbauan pemberitaan terkait hilangnya putra Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz atau Eril, di Sungai Aare, Swiss. Dewan Pers meminta lembaga pers lebih banyak menampilkan karya yang berdampak positif pada kemanusiaan. "Dalam hemat Dewan Pers, seyogianya lembaga pers lebih banyak menampilkan karya jurnalistik yang berdampak positif bagi kemanusiaan, sesuai kode etik dan tidak melakukan glorifikasi yang akan membuat setiap keluarga korban tragedi kemanusiaan tertekan dan merasa bersalah," demikian imbauan Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, Minggu (29/5). Dewan Pers juga mengimbau seluruh insan pers untuk bekerja sesuai dengan kode etik. Selain itu, pemberitaan harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. "Dewan Pers juga mengajak kepada seluruh jajaran redaksi di seluruh platform media, untuk bersama-sama mengedepankan jurnalisme empati dan tentu, tetap berpegang teguh terhadap Kode Etik Jurnalistik," kata Dewan Pers. Berikut ini imbauan Dewan Pers terkait pemberitaan mengenai hilangnya putra Ridwan Kamil: Imbauan Dewan Pers Terkait Pemberitaan Media Tentang Peristiwa Kemanusiaan Dewan Pers Sebagai lembaga yang bertugas menjalankan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dan memastikan pers menjalankan tugas, peran dan fungsi dalam membuat berita yang bertanggung jawab serta berintegritas, memandang perlu mengeluarkan imbauan sebagai berikut: 1. Dalam beberapa hari ini, pers di Tanah Air dihebohkan dengan pemberitaan tentang hanyutnya putra sulung Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Emmeril Khan Mumtadz atau Eril, yang terbawa arus di sungai Aare, Swiss. 2. Dewan Pers memahami bahwa pers bertugas mencari informasi, melakukan pemberitaan dengan baik dan benar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. 3. Namun demikian, Dewan Pers mengimbau kepada seluruh insan pers dan jajaran news room dari berbagai platform media di Tanah Air untuk bekerja sesuai dengan kode etik dan melakukan pemberitaan dengan penuh tanggung jawab dan berdampak positif bagi publik. 4. Selain itu juga, media dari berbagai platform seyogianya tidak membuat berita yang berkaitan dengan prediksi atau ramalan terkait sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan. 5. Dalam hemat Dewan Pers, seyogianya lembaga pers lebih banyak menampilkan karya jurnalistik yang berdampak positif bagi kemanusiaan, sesuai kode etik dan tidak melakukan glorifikasi yang akan membuat setiap keluarga korban tragedi kemanusiaan tertekan dan merasa bersalah. 6. Dewan Pers juga mengajak kepada seluruh jajaran redaksi di seluruh platform media, untuk bersama-sama mengedepankan jurnalisme empati dan tentu, tetap berpegang teguh terhadap Kode Etik Jurnalistik. Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. (La Aswan)

Topik:

Dewan pers

Berita Sebelumnya

Pencarian Eril Anak Ridwan Kamil di Hari Keempat Fokus di 2 Pintu Air

Berita Selanjutnya

Bantu Cari Anak Ridwan Kamil, Polri Kirim Yellow Notice ke Kepolisian Swiss

Berita Terkait

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini (mantan Anggota Komisi IX DPR RI) (Foto: Tangkap Layar Zoom Meeting pada Kamis 9 Oktober 2025)

Klarifikasi Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 11:04 WIB

Ragam
Dewan Pers

Dewan Pers: Sejumlah Media Cyber Dinilai Langgar Pasal 3 KEJ

23 September 2025 13:29 WIB

Ragam
Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI (Foto: Golkarpedia)

Hak Jawab Bambang Patijaya atas Berita Dugaan Pelindung Bisnis Tambang Bermasalah

9 Agustus 2025 21:52 WIB

Ragam
Logo Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI)

Monitorindonesia.com Meminta dan Bersedia Muat Hak Jawab Bambang Patijaya

5 Agustus 2025 17:52 WIB

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dalam acara Coaching Clinic Hukum untuk Jurnalis: Memahami Delik Pers dalam KUHP baru diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Hotel Mahakam, Jakarta, Senin (30/6/2025) (Foto: Dok MI)

Dewan Pers Soroti Puluhan Pasal KUHP Baru Ancam Jurnalis, Kejagung: Berbahaya Kalau Tak Dipahami!

30 Juni 2025 23:02 WIB