Tanpa Bebani APBN dan Calon Jemaah, DPR Setujui Penambahan Pembiayaan Haji Sebesar Rp 1,5 Triliun

elvo

Diperbarui 31 Mei 2022 20:47 WIB

Tanpa Bebani APBN dan Calon Jemaah, DPR Setujui Penambahan Pembiayaan Haji Sebesar Rp 1,5 Triliun

Jakarta, MI - Komisi VIII DPR akhirnya menyetujui penambahan anggaran biaya pelayanan masyair Haji tahun 1443 H/2022M, sebesar Rp 1.518.056.480.730,89 atau sekitar Rp 1,5 triliun. Adapun sumber penambahan anggaran tersebut dipastikan tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan para calon jemaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (31/5/2022) di Komplek Parlemen. Menegaskan penambahan biaya diambil dari efisiensi haji tahun-tahun sebelumnya serta nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. "Kami sampaikan, 1 rupiah pun tidak akan kita bebankan kepada calon jemaah haji begitu juga dengan APBN, jadi calon jemaah haji enggak perlu galau atau risau atau khawatir ada tagihan susulan, tidak,". ujar Yandri. Secara merinci dikatakan nya, tambahan biaya itu sebesar Rp 700 miliar diambil dari efisiensi belanja penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 2018. Kemudian ditambah lagi sebesar Rp 763 miliar yang diambil dari anggaran nilai manfaat. Yandri menuturkan, usulan penambahan biaya itu tidak mungkin ditolak karena berkaitan dengan masyair atau pelayanan bagi jemaah haji. "Pada prinsipnya Komisi VIII setuju karena kalau tidak kita setujui, terutama yang masyair itu, maka jemaah haji enggak bisa berangkat. Nah itu enggak mungkin," katanya. Sementara itu, menurut Yandri, sudah tidak ada waktu bagi pemerintah untuk melobi Kerajaan Arab Sudi agar menurunkan biaya pelayanan masyair, sedangkan kloter pertama haji akan segera berangkat.**

Topik:

DPR RI Komisi VIII Dana haji haji

Tanpa Bebani APBN dan Calon Jemaah, DPR Setujui Penambahan Pembiayaan Haji Sebesar Rp 1,5 Triliun

Berita Sebelumnya

Ketum PGI Terima Kunjungan KASAD Jend TNI Dudung Abdurachman

Berita Selanjutnya

Kapan NIK Dijadikan NPWP?

Berita Terkait

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K