Wacana Penerbitan SIM di Kemenhub, DPR: Sangat Tidak Relevan

wisnu
wisnu
Diperbarui 9 Juni 2022 01:15 WIB
Jakarta, MI – Anggota Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi menilai, wacana penerbitan SIM dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang diatur dalam revisi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak relevan. "Wacana penerbitan SIM untuk diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dalam revisi UU LLAJ sangat tidak relevan dan akan menimbulkan pembengkakan biaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/6). Dalam wacana penerbitan SIM, Polri menjalankan fungsi di bidang pemerintahan yang bersifat umum. Menurut dia, sarana dan prasarana penerbitan SIM juga hanya dimiliki institusi Polri yang sudah terhubung ke seluruh Indonesia dan berjalan cukup lama. "Jika Kementerian Perhubungan mengambil alih kewenangan, maka akan berdampak pada pelayanan dan anggaran," ujarnya. Dia menilai, kepolisian sudah tepat dalam memiliki kewenangan penerbitan SIM, STNK dan BPKB sesuai pasal 15 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 2/2002 tentang Polri. Ia yakin UU Polri tidak akan bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) UUD 1945. "Saya optimis Polri tidak akan lengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, karena hanya memberikan pelayanan penerbitan SIM," ujarnya. Dia menilai, justru kewenangan tersebut akan mempermudah Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan seperti pencurian motor atau kejahatan di jalan. Hal itu, menurut dia, karena terkoneksi ke seluruh jajaran polri di seluruh indonesia. Sehingga, dia meminta Polri bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam kepengurusan dan penerbitan SIM dengan selalu bersikap humanis serta presisi. "Lakukan evaluasi berkala dari sisi penegakan hukum dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Seluruh jajaran kepolisian harus dapat mewujudkan cita-cita Kapolri untuk menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat," katanya.

Topik:

kemenhub Komisi III DPR Wacana penerbitan sim

Berita Sebelumnya

Sesuai Permintaan Bareskrim Polri, Kominfo Blokir Situs Khilafatul Muslimin

Berita Selanjutnya

Berbagai Krisis Mengadang, Masyarakat Harus Siap Menghadapi

Berita Terkait

Nasional
Truk ODOL (Foto: Ist)

Pemerintah akan Bentuk Tim Teknis untuk Tangani Truk ODOL

2 Oktober 2025 11:04 WIB

Nasional
Bobby Nasution (Foto: Dok MI)

Geram! Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Gubernur Sumut Bobby Nasution soal Razia Truk Pelat Aceh

29 September 2025 20:23 WIB

Politik
Anggota Komisi III DPR Abdullah (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Pelibatan Elemen Masyarakat Dalam Tim Transformasi Reformasi Polri

24 September 2025 13:17 WIB

Nasional
Komisi III DPR [Foto: MI/Rizal]

Komisi III DPR Tetapkan 9 Calon Hakim Agung, Siapa Terpilih?

16 September 2025 13:48 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI)

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

10 September 2025 15:24 WIB

Hukum
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjebloskan Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) periode Mei 2016-Juli 2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB) ke Rutan Klas I Palembang. (Foto: Dok MI/Aan)

Kejaksaan Jebloskan Eks Dirjen DJKA Prasetyo Boeditjahjono ke Rutan Klas I Palembang

9 September 2025 19:39 WIB