KPK Pantau Transformasi Digital Sistem Pengadaan PLN

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 11 Juni 2022 09:45 WIB
Jakarta, MI - Kolaborasi PLN dan KPK semakin kuat mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme dengan mengedepankan prinsip good corporate governance. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menjalin koordinasi dengan PLN dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun jual beli tenaga listrik. Tiba di kantor PLN, tim Komisi Pemberantasan Korupsi diterima Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Wiluyo Kusdwiharto. KPK diajak mengunjungi war room untuk melihat transformasi digital PLN. Wiluyo mengatakan bahwa transformasi digital dalam proses pengadaan terus dikembangkan sesuai peraturan untuk mengurangi fraud. "Untuk monitoring proyek dari tahap inisiasi hingga konstruksi, PLN memiliki aplikasi Program Management Office (PMO) yang dapat menampilkan data proyek terkini dan riil sehingga dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/6). Dalam proses pengadaan, PLN menggunakan aplikasi Digital Procurement yang merupakan back office sistem pengadaan yang berfungsi sebagai cost estimator, spend analytic, demand forecast, market intelligence, dan tender analytic. Selain itu, dia juga memperkenalkan aplikasi e-procurement yang merupakan tool/interface antara PLN dengan penyedia jasa untuk menjamin proses pengadaan yang lebih transparan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi PLN menjalankan pengadaan secara baik. KPK menyampaikan perlunya integrasi sistem dengan kementerian dan lembaga serta pengembangan sistem deteksi fraud pada sistem digital yang sudah dikembangkan. Lembaga antirasuah tersebut juga menekankan pentingnya fungsi audit internal dan inspektor mengawal proses pengadaan sehingga tercipta check and balance. Pihak KPK menyatakan siap memberikan pelatihan dan pembekalan kepada Satuan Audit Internal PLN jika diperlukan. [iwah]

Topik:

KPK PLN

Berita Sebelumnya

Idul Adha Semakin Dekat, Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Segera Kendalikan PMK Hewan Ternak

Berita Selanjutnya

Gubernur Sumbar Usul Sertifikasi Masakan Padang oleh IKM

Berita Terkait

Hukum
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Heri Sudarmanto (Foto: Istimewa)

Peran Heri Sudarmanto, Eks Anak Buah Hanif Dhakiri dalam Pemerasan TKA Kemnaker

7 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Geledah Rumah Eks Dirjen Kemnaker, KPK Sita Dokumen dan Mobil

11 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Tetapkan Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Jadi Tersangka Baru Pemerasan TKA

13 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Cek 2 Sprinlid Kasus Tambang Emas Ilegal di Sekotong

14 jam yang lalu

Hukum
KPK menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tersangka baru itu adalah mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto (HS). (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto jadi Tersangka Pemerasan TKA

14 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR RI, Satori (Foto: Istimewa)

KPK Telusuri Aset Milik Anggota DPR Satori terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

15 jam yang lalu