Junimart Girsang: MRP dan DPRP Dukung Pemekaran Papua

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 23 Juni 2022 16:55 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua (DPRP), dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua. "Sudah datang semalam (22/6) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan pimpinan MRP, Ketua DPRP, dan Sekda (Sekretaris Daerah) Papua mewakili Gubernur. Mereka sudah memberikan masukan dan mengatakan secara tegas sangat mendukung tentang tiga provinsi untuk diadakan," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6). Meskipun begitu, lanjut Junimart, ketiga pihak tersebut memberikan syarat bahwa pemekaran Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah itu, harus mengutamakan kesejahteraan dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP). Untuk menanggapi syarat tersebut, Junimart mengatakan pengutamaan kesejahteraan dan pemberdayaan Orang Asli Papua dalam pemekaran Papua merupakan hal yang diperhatikan dan diupayakan oleh Komisi II DPR RI. Menurut dia, dalam pemekaran Papua, Orang Asli Papua memang harus diberdayakan karena mereka merupakan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti serta memahami segala sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya. Dengan demikian, Orang Asli Papua perlu diberdayakan untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada secara baik. "Itu memang menjadi visi dan misi kami. OAP itu harus diberdayakan untuk bisa mengelola SDA. Mereka tentu SDM yang mengerti tentang daerah itu," ujar Junimart. Pada kesempatan yang sama, Junimart menyampaikan saat ini pihaknya melanjutkan pembahasan tentang tiga rancangan undang-undang (RUU) mengenai pembentukan provinsi baru di Papua dalam rapat panitia kerja yang digelar secara tertutup dengan pimpinan Komisi I DPD RI dan Pemerintah. Adapun elemen pemerintah yang terlibat dalam rapat tersebut terdiri atas Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Kementerian Keuangan RI. Sejauh ini, Junimart menyampaikan Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tiga RUU Pembentukan Provinsi Baru di Papua sudah menyerahkan draf RUU tersebut kepada tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). "Panja sudah menyerahkan drafnya kepada timus dan timsin, maka saat ini timus dan timsin sedang melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan rumusan dan sinkronisasi," ujar dia.[Lin]

Topik:

PDIP Pemekaran Papua Junimart Girsang

Berita Sebelumnya

Jokowi: Indonesia Perlu Bersiap Terkait Masalah Ekonomi dan Pangan

Berita Selanjutnya

Baleg DPR Ungkap RUU KIA Telah Menjadi Kebutuhan Masyarakat dan Negara

Berita Terkait

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

13 Oktober 2025 15:29 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Nasional
Wahyudin Moridu (Foto: Repro)

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

20 September 2025 15:37 WIB

Nasional
Rekaman video viral anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu yang sebut ingin rampok uang negara (Foto: Tangkapan Layar)

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

20 September 2025 13:05 WIB

Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

11 September 2025 11:08 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus (kanan) dan Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (kiri) dari Fraksi PDIP. Foto: Kolase MI/Aan

PDIP akan Beri Sikap terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

1 September 2025 12:57 WIB