Dianggap Lamban Dalam Pencegahan PMK, Pimpinan Komisi IV DPR Cecar Pejabat Kementan

Surya Feri

Diperbarui 27 Juni 2022 16:11 WIB

Dianggap Lamban Dalam Pencegahan PMK, Pimpinan Komisi IV DPR Cecar Pejabat Kementan

Jakarta, MI - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penanganan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang kasusnya sudah menyebar di 19 provinsi di seluruh Indonesia. “Komisi IV DPR melihat penanganan PMK yang dilakukan Kementerian Pertanian kurang maksimal, lambat dalam melakukan pencegahan,” kata Suddin dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR bersama pejabat Eselon I dan II Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/6). Dia menilai kasus PMK terkait erat dengan aktivitas perdagangan hewan antar-wilayah sehingga penguatan fungsi karantina hewan perlu ditingkatkan. Menurut dia, berdasarkan hasil pengawasan Komisi IV DPR di berbagai daerah, fungsi yang dijalankan Badan Karantina masih sangat lemah dalam melakukan pencegahan penularan PMK. Sudin menceritakan ketika Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jawa Timur, diperoleh fakta bahwa fungsi kontrol Badan Karantina dalam mencegah penyebaran PMK sangat tidak memadai. “Bagaimana mungkin di pintu masuk hanya ditempatkan dua petugas karantina dan dua handsfrayer untuk menyemprot mobil pengangkut sapi. Saya bilang, kalau tidak ada dana, saya siap membiayai untuk penyemprotan mobil pengangkut ternak tersebut,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa dalam mengatasi PMK maka langkah penting yang harus dilakukan Kementan adalah langkah pencegahan namun kinerja kementerian tersebut terkesan tidak serius terutama Badan Karantina yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Sudin mempertanyakan data Kementan terkait ternak yang tertular PMK di seluruh Indonesia karena ditemukan ketidakcocokan dengan kondisi di lapangan. “Data yang tersimpan dari Kementan tidak sesuai dengan laporan dan pengaduan para peternak di daerah-daerah yang disampaikan secara langsung kepada Komisi IV DPR,” katanya. Hal itu dikatakan Sudin terkait data Kementan pertanggal 22 Juni 2022 bahwa populasi ternak sapi dan kerbau yang sakit karena PMK jumlahnya meningkat dari 13.965 ekor menjadi 221 ribu ekor dan ternak mati sebanyak 1.256 ekor. Dia tidak yakin dengan data yang disampaikan Kementan tersebut karena tidak akurat dengan data di lapangan terutama terkait data ternak yang tertular dan mati akibat PMK. Sudin menjelaskan, Komisi IV DPR menerima pengajuan kebutuhan anggaran tahun 2022 sebesar Rp4,4 triliun untuk penanganan PMK. Dia mengaku tidak setuju dengan anggaran tersebut apabila Kementan tidak menjelaskan secara rinci karena Komisi IV DPR memiliki tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. “Komisi IV DPR mendukung anggaran tersebut kalau perencanaannya cermat dan terukur, serta digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, dan penggantian sapi,” ujarnya.

Topik:

DPR PMK Komisi IV DPR RI Kementerian Pertanian

Dianggap Lamban Dalam Pencegahan PMK, Pimpinan Komisi IV DPR Cecar Pejabat Kementan

Berita Sebelumnya

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Tiba di Jerman

Berita Selanjutnya

Hujan Meteor Bootid 27 Juni 2022, Berikut Info Lengkapnya

Berita Terkait

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K