Pemerintah Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 Juli 2022 22:22 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). “Menetapkan: Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku,” dikutip dari Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 dalam keterangan resmi BNPB, Sabtu (2/7). Surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memilik enam poin yang ditetapkan, yaitu: 1.Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku. 2.Penyelenggaraan Penanganan Darurat pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada diktum (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.Penyelenggaraan Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum (2) dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. 4.Kepala Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing. 5.Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Berdasarkan data dari Isikhnas Kementan, saat penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada hewan ternak, angka penularan PMK per Jumat (1/7/2022) pukul 12.00 WIB telah mencapai 233.370 kasus aktif yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi,. Adapun lima wilayah provinsi dengan kasus tertinggi adalah mulai dari Jawa Timur 133.460 kasus, Nusa Tenggara Barat 48.246 kasus, Jawa Tengah 33.178 kasus, Aceh 32.330 kasus dan Jawa Barat 32.178 kasus. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat dan sebanyak 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK. Sebagai bentuk upaya penanganan darurat wabah PMK, pemerintah terus meningkatkan percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk hewan ternak guna meningkatkan kekebalan dan mencegah terjadinya kematian. Jumlah hewan ternak yang telah divaksin telah mencapai 169.782 ekor.

Topik:

PMK

Berita Sebelumnya

Ini Strategi Luhut Binsar Pandjaitan Tingkatkan Harga CPO

Berita Selanjutnya

Fadli Zon Nilai Perbedaan Penyampaian Jokowi dan Ukraina Karena Kesalahan Menerjemahkan Bahasa?

Berita Terkait

Nasional
Petugas memberikan perawatan kepaha hewan ternak sapi. (Dok. MI)

Pengendalian PMK Saat Lebaran: Kementan Pastikan Kesehatan Ternak Aman

3 April 2025 14:01 WIB

Metropolitan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Foto: Dok MI)

Jangan Sampai jadi Beban di Jakarta

31 Maret 2025 12:50 WIB

Nasional
Pemasangan Eartag Secure QR Code pada ternak sapi (Foto: Dok MI/Antara)

Wabah PMK Sapi Merebak Lagi! BPK Temukan Kejanggalan Pengadaan Eartag Secure QR Code

9 Januari 2025 18:57 WIB

Ekonomi
Susu Impor Bebas Pajak, Peternak Lokal Menangis [Foto: Repro]

Susu Impor Masuk Bebas Pajak, Peternak Lokal Mengeluh

14 November 2024 13:53 WIB