Sahkan RUU PDP Jadi Undang Undang, DPR Menjamin Negara Melindungi Data Setiap Warganya

elvo
elvo
Diperbarui 20 September 2022 12:24 WIB
Jakarta, MI - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Usai mendengar laporan dari Pimpinan Komisi I DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk F Paulus yang memimpin pun menanyakan kepada setiap fraksi di DPR apakah setuju untuk mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP. "Apakah rancangan undang undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang?" kata Lodewijk dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Pertanyaan Lodewijk pun dijawab "Setuju," oleh seluruh peserta Rapat Paripurna. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap, beleid baru tersebut menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi. "RUU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya," harap Kharis. Kharis mengatakan, UU ini diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. “Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draf RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," pungkas Kharis. Secara terperinci sistematika dari RUU tentang PDP adalah sebagai berikut yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administatif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat. Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup. Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP. “Kami selaku pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, Anggota DPR, pimpinan Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri dan Menkumham beserta jajarannya tak lupa kepada akademisi dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung juga kepada Sekretariat Komisi I dan Setjen DPR RI,” kata Kharis.

Topik:

Paripurna DPR RI RUU PDP Sidang Paripurna

Berita Sebelumnya

Tabloid Anies Baswedan Beredar di Masjid Malang, Walkot Sutiaji Jadi Geram

Berita Selanjutnya

Komisi II DPR Setujui Penambahan Anggaran Pemilu 2024

Berita Terkait

Nasional
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat permohonan pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait usulan calon dubes telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI. (Foto. Rizal)

DPR Terima Usulan 24 Calon Duta Besar dari Presiden Prabowo

3 Juli 2025 14:18 WIB

Nasional
Ketua DPR Puan Maharani pimpin Rapat Paripurna DPR (Foto. Rizal)

DPR Gelar Rapat Paripurna, Sri Mulyani Sampaikan Kerangka Ekonomi dan RAPBN 2026

20 Mei 2025 11:57 WIB

Nasional
DPRI resmi menutup Masa Sidang II Tahun 2024-2025. (Foto: Rizal)

DPR RI Resmi Tutup Masa Sidang II 2024-2025, Bahas RUU KUHAP dan Perlindungan Advokat

25 Maret 2025 15:20 WIB

Politik
Komisi I DPR RI menggelar rapat soal RUU TNI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025). [Foto: Ant]

RUU TNI Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

18 Maret 2025 16:09 WIB

Nasional
Foto: Antaranews

Di Sidang Paripurna DPR, PKS Usul ke Puan Maharani Bentuk Pansus Selidiki Soal Pagar Laut Misterius

21 Januari 2025 15:18 WIB