Respons KY Soal Sekretaris MA Hasbi Hasan Jadi Tersangka KPK

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 12 Mei 2023 08:16 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Menanggapi hal itu, Komisi Yudisial (KY) menghormati proses penegakan hukum dan akan menunggu proses ekspose resmi dari KPK. "Ekspose resmi ini setidaknya bertujuan untuk memberikan penjelasan umum terkait konstruksi tindak pidana serta dugaan peran yang bersangkutan. Informasi ini berguna bagi KY dalam melihat apakah ada aspek etik dan perilaku yang menjadi domain KY," kata Juru Bicara Komisi Yudisial RI, Miko Ginting dalam keterangannya, Jumat (12/5). Miko mengatakan, perlu diketahui yang bersangkutan menyandang profesi hakim sekalipun menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris MA. Dengan demikian, yang bersangkutan merupakan domain dari pengawasan KY. "Jika benar yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ada bukti permulaan terjadi juga pelanggaran etik, maka KY akan menjalankan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan," kata Miko. Miko menjelaskan proses etik ini akan menjadi rangkaian dari proses etik yang sebelumnya telah dijalankan KY terhadap rangkaian perkara ini. Namun, proses etik oleh KY, termasuk pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, akan mengikuti proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. "KY tidak akan grasak grusuk karena kita mesti hormati proses yang sedang berjalan di KPK. Yang paling penting proses, baik dari sisi hukum dan etik, sedang berjalan dan saling menyesuaikan," pungkasnya. #Komisi Yudisial #Sekretaris MA Hasbi Hasan

Topik:

KPK KY Hasbi Hasan Sekretaris MA

Berita Sebelumnya

WNI Korban TPPO di Filipina Bertambah Jadi 239 Orang

Berita Selanjutnya

Panglima TNI Mutasi 18 Pati, Ini Daftarnya!

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Abid Rauf dari PT Batemuri Tours

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Ening Widiarti dari PT Tri Mitra Rezeki Wisata soal Korupsi Kuota Haji Rp 1 T

3 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Usut Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, KPK Periksa Yusuf Dedi dari PT Alwan Zahira

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Ninik dari PT Safina Dania Wisata Terkait Korupsi Kuota Haji

5 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi (Foto: Istimewa)

Menyoal Tuntuntan 8,5 Tahun Penjara terhadap Bekas Dirut ASDP Ira Puspadewi di Korupsi Rp 1,25 T

6 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv (Foto: Istimewa)

KPK Ulik Anggota DPR Rajiv soal Kedekatan dengan Tersangka Korupsi CSR BI

12 jam yang lalu