Sanksi ASN Tak Netral dalam Pemilu 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 21 Juli 2023 02:35 WIB
Jakarta, MI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas menegaskan bahwa pihkanya tak segan memberikan sanksi tegas kepada para ASN yang tidak netral selama tahapan Pemilu 2024. Menurutnya netralitas ASN dalam pesta demokrasi tersebut sudah menjadi mandat Undang-Undang. "Kalau itu sudah jelas ya, kita sudah koordinasi dengan KPU, Bawaslu, bahwa netralitas ASN itu mandat UU. Jadi ASN harus netral, ya kalau tidak netral ada sanksinya," katanya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7). Selain sanksi administrasi, juga ada sanksi pidana bagi ASN yang melanggar netralitas tersebut. "Sanksinya ada pidana dan juga sanksi yang lain sesuai ketentuan," tegas Azwar. Berdasarkan data Bawaslu, pada Pemilu 2019 ditemukan 914 pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 894 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Lalu, pada Pilkada 2020 terdapat 1.536 dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan 1.398 direkomendasikan untuk diteruskan secara hukum.

Topik:

pemilu ASN kemenpan RB

Berita Sebelumnya

MA Larang Pernikahan Beda Agama, SETARA Institute: Tidak Kompatibel dengan Kebinekaan dan Negara Pancasila

Berita Selanjutnya

BAZNAS Luncurkan Website dengan Wajah Baru: Optimalkan Layanan Masyarakat dan Perkuat Kinerja

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

4 Oktober 2025 13:23 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Nasional
ASN Dipecat karena Tak Masuk Kerja hingga Korupsi (Foto: Ist)

17 ASN Dipecat, Dari Bolos Kerja hingga Korupsi

8 September 2025 09:25 WIB

Nasional
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

5 September 2025 00:25 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Dok MI)

Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026

16 Agustus 2025 14:05 WIB

Nasional
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 Ditiadakan (Foto: Ist)

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

6 Agustus 2025 18:56 WIB