Prof Jimly Sebut Pemerintahan Indonesia Republik tapi Praktiknya Monarki

Jakarta, MI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan, bentuk Pemerintahan Indonesia sebenarnya adalah republik. Namun, budaya politik yang terlihat hari ini cenderung menerapkan sistem monarki atau kerajaan.

Hal itu disampaikan Jimly dalam pidatonya pada acara dialog nasional bertajuk 'Refleksi Kelembagaan Komisi Yudisial' dalam rangka memperingati HUT Komisi Yudisial ke-19, Selasa (20/8/2024).

Jimly mulanya mengajak untuk menyisakan sedikit perhatian yakni dengan mencermati apa yang perlu dievaluasi dan benahi baik dari segi aturan-aturan konstitusi, institusi ketatanegaraan, hingga budaya konstitusional.

Dia ceritakan tentang sejarah pada masa kemerdekaan. Saat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang penentuan bentuk pemerintahan Indonesia, dilakukan pemungutan suara untuk menentukannya.

"Undang-Undang Dasar itu tidak ada yang pakai voting itu, ndak ada. Tetapi ketika kita mau merumuskan apakah bentuk negara kita republik atau bukan, itu terpaksa voting," ujar Jimly.

"Kenapa mesti divoting? Ya karena ada sembilan orang yang ngotot tidak mau. Maka waktu divoting yang memilih republik jumlahnya 55, yang minta supaya kita ini kerajaan, yang ngotot itu sembilan orang. Waktu voting jadi enam orang yang minta kerajaan itu," timpalnya.

Menurut Jimly, akan beda cerita jika penentuan bentuk pemerintahan Indonesia tidak dilakukan dalam forum kecil, melainkan dibuat sebuah forum yang lebih luas seperti referendum.

Soalnya, Jimly menilai kebanyakan masyarakat Indonesia sebetulnya tidak paham dengan bentuk pemerintahan republik. Namun lebih familiar dengan istilah kerajaan.

"Karena orang-orang kampung kita dari Sabang sampai Merauke nggak tahu apa itu republik. Bahasa apa itu kan? Tapi kalau dibilang kesultanan, ah tahu semua," ungkap Jimly.

Jimly mengungkapkan, budaya politik ini yang kemudian terbawa hingga saat ini, meski pemerintahan Indonesia telah diputus berbentuk republik.

"Jadi budaya politik kita ini, kesadaran kognitif mayoritas rakyat kita ini kerajaan. Bentuk formalnya kita ini republik. Itu kan pilihan enlightened leaders, orang-orang terdidik. Tapi budaya politik kita monarki, itulah, kerajaan. Bentuk republik, kelakuan kita kerajaan," ungkap Jimly.

"Inggris bentuk formalnya monarki, kelakuannya republik. Australia sama, Belanda sama, kerajaan, kelakuannya republik. Tapi kita terbalik. Karena itu, kita penting evaluasi," imbuhnya.