Gegara Pagar Makan Lautan, Kepentingan Oligarki dan Jokowi Ketahuan

Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Public Policy (PEPS) Anthony Budiawan menilai bahwa kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di laut Tangerang, Banten dan 7 km Bekasi, Jawa Barat membuat masyarakat sadar bahwa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo telah merusak sistem bernegara.

Begitu disapa Monitorindonesia.com, Rabu (29/1/2025) dia menyatakan bahwa pagar laut adalah salah satu dampak dari buruknya kepemimpinan Jokowi.

“Sekarang masyarakat baru tersadar, dan merasakan kerusakan sistemik yang dilakukan Jokowi," kata ekonom itu. 

"Bahkan laut dikapling dan dibuat sertifikat untuk kepentingan oligarki dan pasti untuk kepentingan pribadinya juga,” sambung Anthony.

Sudah lama Anthony mengkritik kebijakan Jokowi selama menjadi presiden. Menurutnya, sudah banyak juga kesalahan yang dilakukan Jokowi semasa pemerintahannya. 

Menurut dia, Jokowi adalah sosok yang paling bertanggungjawab atas kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

“Kami sejak lama mengkritisi dan mengungkap (dugaan) pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran konstitusi, yang dilakukan Jokowi."

"Serta berbagai pelanggaran dan kebijakan publik yang bersifat manipulatif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” timpalnya.

Rekam jejak pelanggaran Jokowi

Kerusakan yang dilakukan Jokowi terhadap sistem bernegara sudah sangat besar. 

Menurut Anthony, hal ini sangat merugikan kehidupan masyarakat dalam bernegara.

"Banyak pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi, mulai dari mengubah ambang batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga dugaan cawe-cawe saat Pilpres 2024 lalu," jelasnya.

Dengan rekam jejak tersebut, tegas dia, seharusnya menjadi pembelajaran bagi politisi saat ini agar tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

“Alhasil, kerusakan yang dibuat Jokowi, melalui berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi, melalui kebijakan manipulatif dan koruptif, terbukti sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” beber Anthony.

Semoga semua ini menjadi pembelajaran bagi para politisi dan elit politik untuk senantiasa taat hukum dan konstitusi.

"Serta tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan konstitusi,” kunci Anthony.