Cabut Larangan Jual LPG 3 Kg, DPR RI Ingatkan Prabowo Jangan Ada Lagi Penimbun

Jakarta, MI - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut larangan pengecer menjual tabung gas bersubsidi LPG 3 Kg.

Kendati demikian, ia mengingatkan Presiden Prabowo untuk memberikan pengawasan yang ketat agar tidak ada penimbunan gas LPG 3 Kg.

"Jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab," kata Syafruddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, penimbunan yang dilakukan oleh pedagang nakal akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan membuat harga gas LPG 3 Kg naik tinggi.

"Sehingga mengakibatkan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, dan mengakibatkan harga jual di pengecer jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kebijakan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 kg yang memicu kelangkaan gas di beberapa daerah dan antrean mengular rakyat kecil, bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco mengatakan, ini merupakan kebijakan dari Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia yang juga Ketum Golkar. 

Karena memicu polemik dan menyusahkan rakyat bawah, Dasco bilang Prabowo sudah memerintahkan Bahlil agar pengecer bisa menjual LPG 3 kg per hari ini.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (4/2/2025).

"Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," sambungnya.

Wakil Ketua DPR RI itu memastikan, stok LPG 3 kg di lapangan tidak langka. Ia menyebut, regulasi penjualan gas akan diatur agar harganya tidak mahal di pengecer.

"Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka. Makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal," kata Dasco.